DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi FISIP USK, Aryos Nivada mengatakan pentingnya kolaborasi, harmonisasi, dan komunikatif yang baik antara legislatif dan eksekutif di Aceh dalam bagaimana mempercepat realisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) Tahun 2024. 

Diberitakan sebelumnya, DPRA hingga saat ini belum pernah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2024, meskipun waktu batas normal pembahasan pada 30 November 2023.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa alasan tidak dibahas RAPBA 2024 oleh DPRA adalah karena Penjabat (Pj) Gubernur tidak pernah hadir saat diundang oleh dewan.

“Janganlah sampai R-APBA 2024 dipergubkan, hal ini akan berdampak pada kedua belah pihak dan tentunya yang dirugikan masyarakat Aceh,” kata Pengamat Politik dan Keamanan Aceh kepada Dialeksis.com, Jumat (1/12/2023). 

Bahkan, sambungnya, secara personal sosok PJ Gubernur Aceh Achmad Marzuki juga akan dilihat secara citra buruk oleh nasional dan pemerintah pusat karena dianggap tidak cakap dalam membangun komunikasi yang sinergis antara eksekutif dengan legislatif. 

Sama halnya dengan legislatif, menurut Aryos, dewan akan tidak baik dilihat oleh mata publik karena terlihat egonya dalam mementingkan kepentingan mereka sehingga cenderung tidak menemukan titik keseimbangan hubungan dua belah pihak.

“Kedua pihak tersebut harus menurunkan ego dan memberikan suatu kejelasan terkait bagaimana arah APBA 2024 kedepan,” terangnya. 

Lebih lanjut, Aryos menjelaskan bahwa tugas eksekutif dan legislatif yang ditempatkan pada posisi masing-masing untuk memberikan pelayanan bagi rakyat Aceh, bukan untuk mementingkan kepentingan kelompok atau personal sehingga berdampak ke publik akibat konflik keduanya. 

Aryos berharap, agar terjalinnya komunikasi yang benar-benar terlihat harmonis bukan sebatas pencitraan. 

“Jangan juga nanti berpura-pura baik sudah harmonis di depan publik, tapi di luar itu masih tersisa konflik kepentingan,” jelasnya. 

Kondisi ini, menurut Aryos juga dilematis, dimana Aceh seharusnya berada pada keadaan keuangan yang stabil dan stabil secara layanan, tapi harus melewati konflik berkepanjangan antara DPRA dan Pemerintah Aceh. 

“Jangan sampai semua bentuk kegiatan dan program kerja semua tertahan akibat polemik disharmonis antara eksekutif dan legislatif,” pungkasnya.