DIALEKSIS.COM | Bireuen - Tanpa terasa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mulai dari Kabupaten/Kota dan Provinsi akan dilakukan Pemilihan secara serentak pada hari Rabu tanggal 27 November 2024.

Banyak perbincangan tentang siapa sosok yang layak menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati maupun Wali Kota /Wakil Wali Kota dari berbagai Kabupaten/Kota di Aceh. 

Akademisi Universitas Muhammadiyah Mahakarya (UMMAH) Aceh, Machfud Azhari, menjelaskan kualitas kepemimpinan menentukan maju dan mundurnya suatu daerah. Ia mengatakan bahwa pentingnya memilih pemimpin yang tepat untuk kemajuan daerah.

"Pemilihan kepala daerah yang di fasilitasi Negara menjadi kedaulatan rakyat seutuhnya untuk berperan dalam membangun daerah," kata Machfud Azhari, kepada Dialeksis.com, Minggu (24/11/2024).

Menurut Machfud dalam istilah Aceh kita mengenal "Teulah sithon Ureng Meugoe, Teulah si uroe ureng meurusa, Bek neuboh meuh neucok beuso, Akhe dudoe neuroe ie mata".

Istilah itu menggambarkan bahwa jangan kita menyesal ketika kesempatan ada di depan mata. Maka pergunakanlah kesempatan untuk menentukan pilihan kita di Pilkada Ini.

"Karena satu suara kita menentukan masa depan Aceh dan kabupaten/kota sampai lima tahun yang akan datang," jelas Machfud.

Menurut Machfud, kualitas kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah perkembangan suatu daerah. 

Seorang pemimpin yang visioner, mampu mengelola sumber daya secara efektif, serta membawa semangat inovasi dan kolaborasi, dapat mengubah keadaan suatu daerah yang sebelumnya terbelakang menjadi maju dan sejahtera.

Justru sebaliknya kata Machfud, kepemimpinan yang lemah dan tidak efektif bisa menyebabkan kemunduran bahkan keterbelakangan suatu wilayah.

Dosen Ekonomi Politik Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh juga mengatakan terdapat beberapa contoh daerah di Indonesia yang dulunya dikenal miskin dan tertinggal, namun berkat tangan kepemimpinan yang tangguh, kini mereka telah mengalami kemajuan pesat.

Salah satunya adalah Kota Surabaya yang pada dekade 1990-an dikenal sebagai kota yang penuh dengan masalah kemiskinan dan kebersihan. Namun, berkat kepemimpinan Tri Rismaharini yang menjabat sebagai Wali Kota Surabaya sejak 2010, kota ini berhasil berubah menjadi salah satu kota terbersih dan termaju di Indonesia.

Risma mengutamakan program pembangunan berbasis lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan perbaikan infrastruktur kota, yang membuat Surabaya kini menjadi contoh sukses kota metropolitan yang ramah lingkungan dan maju.

Contoh lainnya adalah Kota Solo yang dulu terkenal sebagai kota kecil yang miskin dan terbelakang. Namun, sejak Joko Widodo menjabat sebagai Wali Kota Solo pada tahun 2005 hingga 2012, kota ini mengalami transformasi besar.

Jokowi, yang dikenal dengan pendekatan kepemimpinan yang bersih dan pro-rakyat, mengubah Solo menjadi pusat perekonomian dan pariwisata yang berkembang pesat. Pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, dan program-program sosial menjadikan Solo sebagai salah satu kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.

Sementara itu, Provinsi Gorontalo yang dulunya memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, kini dapat bangkit berkat kepemimpinan Rusli Habibie, yang menjabat sebagai Gubernur Gorontalo.

"Kepemimpinannya mengedepankan peningkatan sektor pertanian dan pariwisata serta memperbaiki infrastruktur jalan dan pendidikan. Hal ini membawa perubahan yang signifikan dalam perekonomian dan kualitas hidup masyarakat Gorontalo menjadikannya salah satu provinsi yang tumbuh pesat di Indonesia bagian timur," jelas Akademisi muda Bireuen ini.

Jelas Machfud, tiga contoh ini menunjukkan betapa pentingnya kualitas kepemimpinan dalam mengubah nasib suatu daerah. Pemimpin yang tidak hanya fokus pada kebijakan jangka pendek, tetapi juga memiliki visi panjang yang berorientasi pada keberlanjutan pembangunan, dapat menciptakan kemajuan yang signifikan.

Namun, tantangan bagi pemimpin daerah Indonesia tidak hanya terletak pada kebijakan yang diambil, tetapi juga pada kemampuan untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan.

"Pemberdayaan masyarakat, penyediaan fasilitas pendidikan yang baik, serta peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi prioritas utama," sebutnya lagi.

Untuk dari perpektif Akademisi UMMAH Aceh ini, melihat Aceh kedepan tentu pemimpin selanjutnya memiliki pekerjaan rumah yang harus di tuntaskan

Seperti, Kemiskinan, Pendidikan, Kesehatan, Pelayanan Publik dan Mencari Alternatif Penambahan Anggaran Pasca Otonomi Khusus Berakhir di 2027, Dimana Hampir 50 % APBA Kita di dominasi dari Dana Otonomi Khusus. [faj]