DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily menyebut Aceh menjadi salah satu provinsi rentan konflik di Pilkada 2024. Status yang sama juga pernah disampaikan oleh Mabel Polri, Juli 2024, juga pernah disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Maret 2024. 

Menurutnya ada 15 provinsi yang memiliki kerawanan tinggi pada masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang, termasuk Aceh. 

Berbeda, Banwaslu melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Pilkada 2024 justru menyebut provinsi paling rawan adalah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Jawa Barat. Aceh tidak masuk baik dalam katagori rawan tinggi tapi rawan sedang dengan angka 38,06 persen. 

Meski begitu, menurut IKP di Aceh yang disampaikan Panwaslih Aceh pada Januari 2023, ada empat kabupaten/kota yang masuk dalam kategori rawan tinggi meliputi Kabupaten Pidie 61,80 persen; Aceh Selatan 57,75 persen; Simeulue 67,07 persen; dan Nagan Raya 53,03 persen. 

Pemerhati Politik dan Keamanan Aryos Nivada menilai dibandingkan dengan Pilkada Aceh yang sudah-sudah, Pilkada 2024 terbilang aman. 

“Buktinya, dua kunjungan ustad kondang level nasional mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan, termasuk oleh kontestan di Pilkada 2024,” sebut Aryos, Sabtu (16/11/2024).

Ustad Das’ad Latief hadir di Aceh dalam rangka menghadiri Maulid Akbar Pemerintah Aceh yang digelar di Taman Ratu Safiatuddin, Jumat (15/11) sore. 

Dalam pantauan peneliti tetap Jaringan Survey Inisiatit (JSI) itu, kedatangan Ustad Abdul Samad (UAS) juga mendapat sambutan hangat dan akrab, termasuk dari kedua Paslon yang berkompetisi di Pilgub Aceh. 

“UAS sama-sama menyempatkan diri makan bersama dengan Syech Fadhil dan juga makan bersama dengan Fadhlullah alias Dek Fadh,” sebutnya. 

Dengan begitu, menurutnya, peran ulama di Pilkada 2024 Aceh, termasuk ulama yang memilih mendukung salah satu paslon memiliki pemgaruh khusus yang membuat jalannya semua tahapan Pilkada berlangsung lebih damai. 

“Dengan begitu, status rentan atau rawan konflik di Pilkada dapat diantisipasi sejak dini, terus menerus di semua tahapan Pilkada yang ada,” tutup Aryos. [ra]