Sabtu, 02 Agustus 2025
Beranda / Politik dan Hukum / Capaian Kemenkum Triwulan II-2025: RUU Prioritas, Bantuan Hukum, hingga Naturaliasi Atlet

Capaian Kemenkum Triwulan II-2025: RUU Prioritas, Bantuan Hukum, hingga Naturaliasi Atlet

Kamis, 31 Juli 2025 15:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Ratnalia

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas [Foto: ANTARA/Melalusa Susthira K]


DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatat sejumlah capaian strategis selama periode triwulan II (April - Juni) 2025, mulai dari pembentukan RUU prioritas nasional, penyediaan bantuan hukum, hingga proses naturalisasi empat atlet sepak bola putri.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menekankan pentingnya pembaruan sistem hukum seiring perkembangan zaman. “RUU KUHAP sedang dalam tahap pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama DPR. Tiga RUU lain juga tengah kami siapkan secara intensif,” ujarnya dalam pernyataan resmi yang diterima pada Kamis (31/7/2025).

RUU tersebut mencakup RUU Narkotika dan Psikotropika; RUU Perubahan UU Kepailitan (UU 37/2004); dan RUU Jaminan Benda Bergerak.

Dalam bidang pembinaan hukum nasional, Kemenkum memberikan 2.045 bantuan hukum litigasi dan 542 non-litigasi. Tak hanya itu, target pendirian 7.000 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) justru telah dilampaui dengan capaian 10.470 Posbankum di semester I.

Kemenkum juga mengedepankan pemberdayaan masyarakat hukum. Tercatat 15.092 peserta pelatihan paralegal telah dibina, serta 1.023 kepala desa dan lurah dilatih menjadi Non-Litigation Peacemaker (NLP).

Menariknya, Kemenkum berhasil menyelesaikan proses naturalisasi empat atlet sepak bola putri keturunan Belanda -- Felicia de Zeeuw, Iris de Rouw, Isa Warps, dan Emily Nahon -- yang kini berstatus WNI dan siap memperkuat tim nasional.

Selain itu, dalam bidang penyusunan regulasi, Kemenkum menuntaskan 3.422 proses harmonisasi dari total 3.623 permohonan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

“Transformasi digital bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga bentuk tanggung jawab untuk menghadirkan layanan hukum yang inklusif dan transparan bagi seluruh warga negara,” tutup Supratman. [ra]

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI
hari lahir pancasila