Yusri Kasim, Sekretaris Umum (Sekum) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Aceh. Foto: doc Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mendukung langkah pengkajian mendalam terkait wacana pengiriman anak bermasalah ke barak militer untuk menjalani pendidikan ala militer. Gagasan tersebut sebelumnya diusung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai upaya membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab bagi siswa yang dinilai nakal atau kerap melanggar aturan.
Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen DPR/MPR, Jakarta, Rabu (30/4), Dasco menegaskan bahwa rencana ini perlu ditelaah secara komprehensif sebelum diputuskan untuk diterapkan.
“Hal-hal baru seperti yang diusulkan Gubernur Jawa Barat tentu harus melalui kajian matang. Mulai dari aspek hukum, psikologis, hingga dampak jangka panjang bagi anak,” ujarnya.
Dasco menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan, dan pihak militer menjadi kunci untuk memastikan program ini tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan prinsip perlindungan anak.
“Pendidikan karakter penting, tetapi hak-hak anak harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Dukungan serupa disampaikan Yusri Kasim, Sekretaris Umum (Sekum) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Aceh. Menurutnya, metode pendidikan militer dapat menjadi solusi alternatif untuk membentuk mental disiplin dan kepatuhan pada aturan.
“Pelatihan militer bukan sekadar hukuman, tapi sarana pembinaan. Namun, pendekatannya harus humanis dan melibatkan psikolog agar tidak menimbulkan trauma,” jelas Yusri kepada Dialeksis saat diminta tanggapannya, Rabu (07/05/2025).
Ia juga menekankan pentingnya kerangka aturan yang jelas untuk memastikan program ini berjalan transparan dan terukur.
“Harus ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang disepakati bersama, termasuk mekanisme evaluasi berkala terhadap perkembangan peserta,” tambahnya.
Wacana ini kini masih dalam tahap pembahasan awal, dengan DPR RI dan pemerintah diharapkan segera membentuk tim khusus untuk mengkaji kelayakan dan implikasinya. Respons publik pun beragam, mulai dari dukungan hingga kekhawatiran akan potensi pelanggaran hak anak jika program tidak dikawal dengan ketat.
“Kami melihat ini sebagai inisiatif progresif. Pendidikan militer bisa mengajarkan nilai-nilai kedisiplinan, kerja sama tim, dan tanggung jawab yang mungkin kurang tertanam di lingkungan keluarga atau sekolah,” ujar Yusri.
“Namun, perlu diingat bahwa anak-anak bukan prajurit. Program harus dirancang dengan pendekatan edukatif, bukan sekadar hukuman fisik atau tekanan mental. Sinergi antara ahli pendidikan, psikolog, dan pelatih militer sangat vital agar tujuan membangun karakter tidak justru berbalik menjadi masalah bar,” tutup calon kandidat Doktor ini.
Sebelumnya
