Dr. Nasrul Zaman, Direktur Eksekutif E-Trust sekaligus pengamat kebijakan publik dan pemerintahan. Foto: IST

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam sidang paripurna pelantikan Wakil Ketua DPRA Fraksi Golkar yang berlangsung Jumat malam, muncul pernyataan kontroversial dari Ketua DPRA yang mengancam akan melengserkan Wagub Aceh, Fadlullah. 

Tindakan tersebut menuai kecaman tajam dari berbagai kalangan, termasuk dari Dr. Nasrul Zaman, Direktur Eksekutif E-Trust sekaligus pengamat kebijakan publik dan pemerintahan.

Dr. Nasrul Zaman menilai pernyataan tersebut sebagai "ungkapan yang ke kanak-kanakan". 

Ia menegaskan, persoalan yang melatarbelakangi ancaman tersebut berkaitan dengan SK pengangkatan PLT Sekda Aceh yang dianggap tidak memenuhi persyaratan administratif, yakni tidak berparaf kiri kanan. 

"Secara hukum, SK tersebut tetap sah dan berlaku selama Gubernur yang bersangkutan menyatakan bahwa beliau yang menandatanganinya," ujar Dr. Nasrul Zaman kepada Dialeksis (22/02/2025).

Pengamat tersebut mengkritisi pula cara penyampaian protes dalam rapat tersebut. 

"Peserta rapat yang hadir menanggapi dengan sangat vulgar pernyataan Ketua DPRA dan beberapa anggota yang memprotes SK PLT Sekda, seolah-olah nasib rakyat terancam akibat surat itu. Seharusnya, masalah ini diselesaikan melalui mekanisme sidang internal DPRA, bukan dengan pamer teriakan di hadapan undangan pelantikan pimpinan," tambahnya.

Dr. Nasrul Zaman menekankan pentingnya tata tertib dan mekanisme internal dalam menyelesaikan perbedaan pendapat di lembaga perwakilan rakyat. 

"Sebagai lembaga politik yang mewakili masyarakat, DPRA harus dapat mengambil keputusan secara tertib tanpa harus mempermalukan institusi di hadapan publik, terlebih di momen yang seharusnya penuh kebahagiaan seperti pelantikan Wakil Ketua DPRA dari Golkar," pungkasnya.