kip lhok
Beranda / Politik dan Hukum / Evaluasi Kampanye Pemilu 2024: Solusi Perbaiki Tatakelola Kepemiluan

Evaluasi Kampanye Pemilu 2024: Solusi Perbaiki Tatakelola Kepemiluan

Senin, 12 Februari 2024 08:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Ratnalia

Ramzi Murziqin, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Ar-Raniry. Foto: Dialeksis.com


DIALEKSIS.COM | Aceh - Kampanye pesta demokrasi Pemilu 2024 telah berlangsung dengan segala dinamikanya, namun evaluasi terhadap pelaksanaan kampanye menjadi sorotan utama dalam upaya meningkatkan tatakelola kepemiluan di Indonesia.

Mencermati sekaligus mengevaluasi perihal tersebut, Ramzi Murziqin, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, memberikan perspektifnya tentang evaluasi pelaksanaan kampanye dan solusi untuk memperbaiki tatakelola pemilu di Indonesia.

Menurut Murziqin, pelaksanaan kampanye dalam Pemilu 2024 menunjukkan beberapa aspek yang perlu dievaluasi secara mendalam. Salah satunya adalah tingginya penggunaan komuditi barang maupun politik uang yang masih merajalela. 

"Praktik politik uang masih menjadi ancaman serius terhadap integritas demokrasi kita. Hal ini mempengaruhi kualitas pemilihan calon pemimpin dan proses demokrasi secara keseluruhan," ungkap Ramzi kepada Dialeksis.com (11/02/2024).  

Selain itu, Murziqin juga menyoroti penyalahgunaan media sosial dalam kampanye. "Penggunaan media sosial telah menjadi sarana yang sangat efektif dalam kampanye politik. Namun, disinformasi dan propaganda yang disebar melalui platform ini dapat mengancam integritas proses demokratis," tambahnya.

 Sebagai solusi, Ramzi Murziqin menekankan perlunya langkah konkret untuk meningkatkan tatakelola kepemiluan di Indonesia. Pertama-tama, penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik politik uang perlu dilakukan secara tegas dan berkelanjutan.

"Sanksi yang tegas harus diberlakukan terhadap pelaku politik uang agar memberikan efek jera dan mencegah praktik ini di masa mendatang," jelasnya.

Selain itu, perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan media sosial dalam kampanye politik juga menjadi fokus perbaikan.

"Pemerintah perlu bekerja sama dengan platform media sosial untuk mengembangkan mekanisme pengawasan yang efektif guna mencegah penyebaran disinformasi dan propaganda politik yang merugikan," paparnya.

Ramzi juga menyoroti pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. "Pendidikan politik yang baik akan membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang proses demokrasi, hak-hak politik mereka, dan pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum," katanya.

Hal terpenting menurut Dosen FISIP UIN Ar Raniry ini menekankan perlunya keterlibatan aktif semua pihak, baik pemerintah, lembaga pengawas, partai politik, maupun masyarakat sipil dalam upaya memperbaiki tatakelola kepemiluan di Indonesia.

"Hanya dengan kerja sama dan komitmen bersama, kita dapat membangun proses demokrasi yang lebih berkualitas dan berintegritas di masa depan," tutupnya.

Evaluasi pelaksanaan kampanye dalam Pemilu 2024 menjadi panggilan untuk perbaikan sistem tatakelola kepemiluan di Indonesia. Dengan solusi yang diusulkan oleh para ahli seperti Ramzi Murziqin, diharapkan Indonesia dapat melangkah menuju proses demokrasi yang lebih baik dan berintegritas.

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI
Komentar Anda