DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Linge, Fauzan Azima, menilai maraknya pengibaran bendera Bintang Bulan di sejumlah wilayah Aceh tidak bisa dilepaskan dari kekecewaan masyarakat terhadap lambatnya penanganan bencana dan persoalan pembangunan yang belum terselesaikan.
Menurut Fauzan, persoalan tersebut bermula dari harapan masyarakat agar pemerintah menetapkan bencana yang terjadi di Aceh sebagai bencana nasional. Namun, terlepas dari status tersebut, pemerintah dinilai seharusnya bergerak lebih cepat dalam menangani dampak bencana.
Ia mencontohkan kondisi infrastruktur di kawasan Gayo, khususnya jalan provinsi dan kabupaten yang hingga kini masih mengalami kerusakan. Kondisi itu berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama dalam mengangkut hasil perkebunan kopi.
"Kalau jalan nasional sekarang memang sudah bagus, tetapi jalan provinsi dan jalan kabupaten masih banyak yang belum ditangani dengan baik. Akibatnya, hasil panen masyarakat tidak bisa diangkut karena akses jalannya rusak," kata Fauzan kepada Dialeksis.com, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, masyarakat sebenarnya telah menyampaikan berbagai aspirasi dan laporan kepada pemerintah maupun lembaga terkait.
Namun, ketika tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons yang dianggap memadai, sebagian masyarakat mulai mencari cara lain untuk menyampaikan kekecewaannya.
Dalam situasi tersebut, bendera Bintang Bulan kemudian menjadi salah satu simbol ekspresi kekecewaan dan perlawanan masyarakat terhadap pemerintah.
"Masyarakat ini sebenarnya sudah tidak tahu lagi harus melawan dengan cara apa. Berbagai surat dan laporan sudah disampaikan, tetapi tidak mendapatkan tanggapan. Akhirnya, bendera itu menjadi salah satu bentuk reaksi masyarakat," ujarnya.
Fauzan mengakui, pengibaran bendera Bintang Bulan saat ini tidak seluruhnya dapat dipandang sebagai gerakan murni dari masyarakat korban bencana.
Menurutnya, persoalan tersebut telah berkembang menjadi isu yang lebih politis dan dapat dimanfaatkan sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah.
Ia juga menilai persoalan Aceh tidak cukup diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan. Pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap pemulihan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah bekas konflik.
Menurut Fauzan, kondisi ekonomi yang sulit dan akses pendidikan yang belum memadai dapat membuat ideologi perlawanan terus berkembang dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
"Kalau persoalan ekonomi masyarakat tidak selesai, kemudian pendidikan juga tidak memadai, gerakan-gerakan seperti itu akan terus lahir. Bahkan, ideologi perlawanan bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya," jelasnya.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap persoalan Aceh telah selesai hanya karena masyarakat tidak lagi mengangkat senjata.
Fauzan membandingkan situasi masa konflik ketika senjata menjadi bagian dari perlawanan dengan kondisi sekarang, ketika simbol bendera justru semakin sering muncul di tengah masyarakat.
Karena itu, Fauzan menekankan pentingnya keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat Aceh. Menurutnya, pendekatan pembangunan, pemulihan ekonomi, pendidikan, serta penyelesaian persoalan politik harus berjalan beriringan agar kekecewaan masyarakat tidak terus berkembang menjadi konflik baru.
"Dulu ketika masih bersenjata, bendera hanya muncul satu atau dua. Sekarang masyarakat tidak lagi mengangkat senjata, tetapi bendera justru terlihat di mana-mana. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah," tutupnya. [nh]