Profesor Riset dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Profesor Riset dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menilai salah satu persoalan serius dalam pengelolaan negara hari ini adalah semakin jauhnya aspirasi rakyat dari proses lahirnya kebijakan publik.
Menurut Firman, negara yang semestinya menjadi pelaksana kehendak umum justru kerap terjebak dalam ruang kepentingan elite. Akibatnya, muncul jarak yang lebar antara apa yang dianggap baik oleh penguasa dan apa yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat.
“Sering kali ada dua dunia dengan logika yang tidak terjembatani. Apa yang dianggap terbaik oleh penguasa, belum tentu sama dengan kebutuhan rakyat,” ujar Firman Noor dalam analisis politiknya disampaikan kepada Dialeksis (11 Juni 2026).
Ia menjelaskan, persoalan tersebut tidak cukup dipahami hanya sebagai masalah komunikasi politik. Lebih jauh dari itu, problem mendasarnya terletak pada model kekuasaan yang cenderung elitis, tertutup, dan menjadikan aspirasi rakyat sekadar formalitas.
Dalam teori sistem politik, kata Firman, aspirasi atau tuntutan masyarakat seharusnya menjadi masukan penting dalam proses perumusan kebijakan. Namun dalam praktiknya, masukan itu kerap tidak berjalan secara alamiah.
“Kenyataannya, proses input sering kali sudah direkayasa. Akhirnya yang muncul adalah partisipasi buatan dan masukan yang juga buatan,” jelasnya.
Firman menilai kondisi ini berbahaya karena dapat melemahkan posisi tawar rakyat. Ketika aspirasi publik tidak benar-benar didengar, maka kebijakan yang lahir berpotensi semakin jauh dari kepentingan masyarakat luas.
Lebih dari itu, menurutnya, ketidaksinkronan antara aspirasi rakyat dan arah kebijakan negara juga dapat memperkuat dominasi elite. Mereka yang berada di puncak struktur kekuasaan, baik secara politik, institusional maupun kultural, akan semakin sulit disentuh dan semakin kuat menentukan arah kebijakan.
Firman mengingatkan, kekuasaan yang terlalu lama berada dalam lingkaran yang sama dapat melahirkan kecenderungan elitis dan tertutup. Dalam situasi seperti itu, kepercayaan publik terhadap negara dan demokrasi bisa mengalami kemerosotan.
“Ketika kepercayaan publik hilang, yang terganggu bukan hanya hubungan rakyat dengan penguasa, tetapi juga keyakinan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri,” tegasnya.
Karena itu, Firman menekankan pentingnya membuka ruang dialog publik yang luas, sehat, dan tanpa rekayasa. Demokrasi, menurutnya, tidak boleh berhenti pada prosedur formal, tetapi harus menghadirkan keterlibatan rakyat secara nyata dan bermakna.
Ia menyebut demokrasi deliberatif dapat menjadi salah satu jalan untuk memperbaiki keadaan. Dalam setiap keputusan strategis, semua pihak yang berkepentingan dan berpotensi terdampak perlu dilibatkan.
“Rakyat harus diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, berdialog, dan ikut menentukan arah keputusan bersama,” katanya.
Firman menegaskan, pelibatan publik bukan sekadar karena masyarakat berstatus sebagai warga negara, tetapi karena rakyat adalah pemilik kedaulatan. Oleh sebab itu, kebijakan publik harus lahir dari kesamaan cara pandang, keprihatinan, serta penentuan prioritas bersama.
Menurutnya, tujuan dari proses tersebut adalah menciptakan kebijakan yang lebih aspiratif, berpihak kepada rakyat, dan berkeadilan bagi semua.
Dalam konteks ini, Firman menilai peran masyarakat sipil sangat penting untuk terus melakukan advokasi. Di sisi lain, para pembuat kebijakan juga harus bersedia turun lebih dalam untuk memahami aspirasi masyarakat.
Partai politik, lanjutnya, juga tidak boleh kehilangan fungsi utamanya sebagai jembatan antara rakyat dan kekuasaan. Partai harus mampu membawa kepentingan publik ke ruang pengambilan keputusan, bukan hanya menjadi kendaraan elite.
“Jika keterbukaan dan keterlibatan yang bermakna dapat dihadirkan, maka kita sedang menuju pesta rakyat yang sesungguhnya,” ujar Firman.
Ia menutup pesannya dengan menegaskan bahwa pesta rakyat bukan semata perayaan politik lima tahunan. Pesta rakyat yang sejati adalah ketika seluruh anak bangsa, termasuk masyarakat kecil di gang kumuh, pesisir pantai, hingga pedalaman, ikut merasakan manfaat dari demokrasi.
“Tidak ada yang paling berbahagia jika rakyatlah yang berpesta, selain tentu saja Ibu Pertiwi tercinta,” pungkasnya.
Sebelumnya
.jpg)