Gapembi Aceh Dukung Pengalihan Proyek Oligarki ke Meja Makan Rakyat

Ketua Gabungan Pengusaha Dapur Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Aceh, Muhammad Mada atau akrab disapa Cek Mada. Foto: for Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Gabungan Pengusaha Dapur Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Aceh, Muhammad Mada atau akrab disapa Cek Mada, menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan Ketua Umum Gapembi pusat, H. Alven Stony, yang menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi langkah strategis dalam memutus dominasi oligarki dan mengalihkan manfaat langsung ke meja makan rakyat.

Cek Mada menegaskan, program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi motor penggerak ekonomi kerakyatan. 

“Apa yang disampaikan Ketua Umum Gapembi pusat benar adanya. Program MBG sudah menghadirkan dampak nyata di lapangan, mulai dari penyerapan tenaga kerja di dapur, keterlibatan petani lokal, hingga tumbuhnya rantai pasok dari usaha mikro di daerah. Ini bukti konkret bahwa kebijakan negara berpihak pada rakyat kecil,” ujarnya di Banda Aceh kepada Dialeksis, Sabtu (27/9/2025).

Menurutnya, jika selama ini proyek raksasa hanya menguntungkan segelintir oligarki, kini anggaran triliunan rupiah benar-benar dirasakan masyarakat. 

“Di Aceh, MBG harus dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Misalnya, pengadaan bahan baku seperti beras, sayur, ikan, hingga telur mestinya diprioritaskan dari petani dan nelayan lokal. Dengan begitu, perputaran ekonomi tidak hanya berhenti di dapur, tapi menjalar hingga ke kebun dan tambak masyarakat,” kata Cek Mada.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas dan keberlanjutan program. “Fokus ke depan adalah memastikan keamanan pangan dan standarisasi gizi, sambil terus memberdayakan UMKM lokal. Gapembi Aceh siap menjadi mitra pemerintah dalam mengawal implementasi ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gapembi, H. Alven Stony, dalam keterangannya di Jakarta menyebut program MBG berhasil mengalihkan dana sekitar Rp338 triliun yang selama ini dikuasai proyek oligarki, langsung ke rakyat kecil. 

Ia menilai langkah ini menjadi antitesis dari pola pembangunan lama yang sarat korupsi, serta membuka peluang baru bagi pertanian dan usaha sembako di tingkat lokal.

Cek Mada menutup dengan seruan agar seluruh pemangku kepentingan di Aceh bersinergi. “Program MBG adalah momentum emas. Bila kita kelola dengan baik, ia bukan hanya memenuhi gizi anak bangsa, tapi juga menjadi tonggak kemandirian ekonomi rakyat Aceh,” pungkasnya.