Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia buka Mubeslub MKGR. Foto: Rizky/detikcom
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meminta seluruh kader yang tergabung dalam Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui dukungan yang disertai kritik dan masukan konstruktif.
Pesan tersebut disampaikan Bahlil saat menghadiri Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) Ormas MKGR di Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Bahlil, Golkar memiliki tanggung jawab politik untuk memastikan pemerintahan yang didukungnya mampu menjalankan program secara optimal. Sebagai partai pengusung, kata dia, mendukung pemerintah merupakan konsekuensi politik yang harus diiringi dengan pengawalan terhadap setiap kebijakan.
"Ini adalah sebuah konsekuensi dari partai politik yang mengusung, memperjuangkan, memenangkan, sekaligus mengawal dalam rangka menyukseskan program-program tersebut. Sudah barang tentu dalam mengawal program pasti banyak dinamika, ada plus-minusnya," ujar Bahlil.
Ia menegaskan, kader Golkar yang duduk di DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota harus aktif membantu menyelesaikan berbagai persoalan di daerah dengan menyampaikan kritik, saran, dan solusi kepada pemerintah.
Menurutnya, Golkar tidak perlu mengikuti pola politik partai lain dalam menyampaikan pandangan. Partai berlambang pohon beringin itu, lanjut Bahlil, memiliki cara sendiri dalam memberikan masukan demi menyempurnakan berbagai program pemerintah.
"Kalau ada program yang belum sempurna, tugas kita adalah memberikan pandangan politik agar program tersebut menjadi lebih baik," katanya.
Bahlil mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintahan yang memiliki tujuan mulia, tetapi masih menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya.
"MBG salah satu contoh. Kita tahu ini program mulia, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa terjadi kekurangan. Dan tugas Partai Golkar adalah mengawal untuk memberikan masukan yang kurang agar menjadi baik," ujarnya.
Ia menambahkan, kritik terhadap pelaksanaan program pemerintah tidak boleh dimaknai sebagai bentuk penolakan. Sebaliknya, menurut Bahlil, kritik yang objektif justru merupakan bentuk dukungan politik agar kebijakan pemerintah berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Karena itu, ia mengaku telah mengarahkan Fraksi Partai Golkar di parlemen untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk terhadap para menteri yang berasal dari partainya sendiri.
"Memberikan koreksi itu adalah bagian dari bentuk dukungan politik kepada pemerintah. Semua menteri, termasuk menteri-menteri dari Golkar, berkewajiban menerima masukan. DPR, khususnya kader Partai Golkar, juga berkewajiban mutlak memberikan masukan," tegasnya.
Bahlil juga mengingatkan bahwa fungsi pengawasan merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan parlemen. Menurutnya, tidak ada pejabat publik yang berada di luar mekanisme kontrol, termasuk para menteri.
"Kalau menterinya tidak bisa diawasi, terus siapa yang mau mengawasi? Banyak program yang sukses, kita juga harus fair mengakui itu. Yang belum baik, kewajiban kita adalah melakukan penyempurnaan. Itulah salah satu tugas kita," pungkasnya.
Sebelumnya