Hermanto, pengacara senior dan pakar hukum terkemuka Aceh. Foto: Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Aceh - Menjelang Pilkada Aceh, ancaman infiltrasi dana narkoba ke dalam proses demokrasi memicu kewaspadaan tinggi di kalangan pemangku kepentingan. Hermanto, pengacara senior dan pakar hukum terkemuka Aceh, mengungkapkan keprihatinannya atas potensi terjadinya "narkopolitik" yang dapat mencederai integritas pemilihan kepala daerah.

"Kita sedang menghadapi tantangan serius terhadap demokrasi Aceh. Dana narkoba bukan hanya mengancam proses Pilkada, tapi juga masa depan generasi kita," ujar Hermanto dalam wawancara eksklusif dengan Dialeksis, Rabu (7/8/2024).

Menanggapi situasi ini, Hermanto mengusulkan serangkaian langkah komprehensif. Ia menekankan pentingnya pembentukan satuan tugas gabungan yang melibatkan BNN, Polri, Bawaslu, dan KPK untuk melakukan pengawasan ketat terhadap aliran dana mencurigakan.

"Setiap calon harus bersedia menjalani audit forensik keuangan yang dilakukan oleh lembaga independen. Transparansi total adalah kunci," tegas Hermanto. 

Ia juga menyoroti urgensi penggunaan teknologi seperti blockchain dan AI untuk melacak transaksi keuangan mencurigakan.

Edukasi publik juga menjadi fokus utama Hermanto. "Masyarakat harus dibekali pengetahuan untuk mengenali dan melaporkan indikasi penggunaan dana narkoba dalam politik. Ini tanggung jawab kita bersama," tambahnya. 

Ia menegaskan perlunya sanksi progresif, termasuk diskualifikasi dan sanksi pidana berat bagi calon yang terbukti terlibat.

Sebagai tokoh yang dihormati di Aceh, Hermanto menyerukan gerakan moral lintas sektoral. "Saya mengajak ulama, tokoh adat, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat untuk membentuk front bersama melawan narkopolitik. Ini bukan sekadar pertarungan hukum, tapi juga pertarungan moral," ujarnya.

Hermanto menekankan bahwa integritas Pilkada Aceh memiliki implikasi nasional. "Aceh sebagai model penerapan syariat Islam di Indonesia harus menjadi teladan dalam penyelenggaraan Pilkada yang bersih dan berintegritas. Ini akan menjadi cermin bagi seluruh Indonesia," tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengusulkan pembentukan "Pakta Integritas Anti-Narkopolitik" yang harus ditandatangani oleh seluruh calon dan partai politik. "Ini akan menjadi komitmen moral dan hukum yang mengikat. Pelanggaran terhadap pakta ini harus berujung pada konsekuensi serius," jelasnya.

Hermanto juga menyoroti pentingnya kerjasama internasional. "Mengingat kompleksitas jejaring narkoba, kita perlu menjalin kerjasama dengan Interpol dan badan-badan internasional lainnya untuk memutus rantai pendanaan lintas negara," tambahnya.

Pesan kuat Hermanto menjadi alarm bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperketat pengawasan. Masyarakat Aceh kini menanti implementasi konkret dari gagasan-gagasan visioner ini, demi mewujudkan Pilkada yang bersih dan bermartabat di tanah Serambi Mekkah.