DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengungkapan penyebab kematian Abzalul Riza (20), korban meninggal dalam insiden penembakan di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, dinilai membutuhkan pembuktian forensik yang menyeluruh.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Muda Seudang Aceh Jaya, Muhammad Azra, meminta proses penyelidikan tidak hanya berfokus pada kronologi kejadian, tetapi juga memastikan asal proyektil yang diduga menyebabkan korban meninggal dunia.
Menurut Azra, autopsi dan uji forensik menjadi bagian penting untuk menjawab pertanyaan mendasar dalam kasus tersebut, terutama mengenai penyebab kematian korban dan kemungkinan keterkaitan senjata yang digunakan saat insiden.
"Jangan sampai pengusutan hanya berhenti pada pengumpulan keterangan. Harus ada pembuktian ilmiah agar penyebab kematian korban dan asal proyektil dapat diketahui secara terang," kata Azra kepada media dialeksis.com, Senin, 9 November 2026.
Ia menilai, setiap barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa tersebut harus diamankan dan diperiksa secara independen. Termasuk senjata yang digunakan oleh pihak-pihak yang berada di lokasi kejadian.
Azra juga menyoroti pentingnya rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang telah melakukan penelusuran langsung ke lokasi kejadian.
Dalam perkembangan penyelidikan awal, Komnas HAM menyampaikan dugaan kuat bahwa korban meninggal terkena proyektil berdasarkan laporan medis rumah sakit.
Namun, temuan tersebut masih membutuhkan pendalaman melalui pemeriksaan forensik dan pengujian balistik.
"Temuan awal harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jangan ada barang bukti yang hilang, diabaikan, atau tidak diperiksa secara menyeluruh," ujarnya.
Azra berpandangan, keterbukaan dalam proses penyelidikan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Apalagi, insiden yang terjadi pada Rabu, 4 November 2026, saat berlangsungnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut telah mengakibatkan satu warga meninggal dunia dan belasan lainnya mengalami luka-luka.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat berhak mengetahui bagaimana peristiwa tersebut terjadi, siapa yang bertanggung jawab, serta langkah hukum apa yang akan ditempuh terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Selain meminta penguatan pemeriksaan forensik, Muda Seudang Aceh Jaya juga mendukung Komnas HAM untuk terus mengawal proses pengungkapan kasus, termasuk meminta keterangan dari pimpinan institusi terkait.
"Jangan sampai ada kesan bahwa proses hukum berjalan berbeda ketika perkara melibatkan aparat negara. Semua pihak harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum," tegasnya.
Azra mengatakan, peristiwa di Tiro tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Kejadian tersebut menyangkut keselamatan warga sipil sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Menurutnya, perdamaian Aceh yang telah berjalan selama dua dekade harus dijaga melalui tindakan nyata, termasuk memastikan masyarakat tidak kembali berhadapan dengan kekerasan.
"Negara seharusnya menjadi tempat masyarakat mencari perlindungan. Karena itu, kebenaran dalam kasus Tiro harus dibuka dan pihak yang terbukti bertanggung jawab wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya," pungkas Azra.