DIALEKSIS.COM | Aceh Timur - Di tengah obrolan santai namun sarat refleksi, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Agusni AH, tampil sebagai narasumber dalam podcast perdana KIP Aceh Timur, Sabtu (4/10/2025). Dipandu oleh Putri Ajeng Ramadhani, diskusi ini menyorot dinamika penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024, sekaligus mengulas arah demokrasi Aceh ke depan.
Agusni tak segan melontarkan otokritik terhadap lembaga yang ia pimpin. “Saya kira autokritik adalah sebuah keniscayaan, dan ini merupakan ikhtiar mendasar dalam memperbaiki diri penyelenggara itu sendiri,” ujarnya lugas.
Menurutnya, penyelenggara pemilu tak boleh alergi terhadap evaluasi, apalagi di tengah kompleksitas demokrasi lokal. “Kita tidak bisa menutup mata bahwa setiap tahapan Pemilu selalu penuh tantangan. Tapi yang paling penting adalah kemampuan kita untuk belajar dan memperbaiki diri secara kelembagaan,” tambahnya.
Dalam perbincangan itu, Agusni menegaskan bahwa KIP Aceh harus tetap berpijak pada roadmap dan regulasi yang telah digariskan, baik oleh undang-undang Pemilu maupun peraturan turunannya. Integritas, katanya, bukan sekadar slogan, tapi fondasi kerja penyelenggara.
“Tidak ada pilihan lain bagi penyelenggara selain bekerja sesuai koridor hukum. Walau tak jarang persoalan di lapangan menemui dinamika yang pelik, penyelesaiannya harus mengacu pada prinsip profesionalitas dan integritas. Karena itu, penguatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan mendesak,” ujar Agusni.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara seluruh satuan kerja KIP di 23 kabupaten/kota. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Aceh sangat bergantung pada soliditas dan keseragaman pandangan di internal lembaga.
“Saya berharap semua satker, termasuk KIP Aceh Timur yang kini menunjukkan kekompakan luar biasa, terus memperkuat koordinasi dan cara pandang yang searah. Konsistensi dalam bekerja akan melahirkan kepercayaan publik,” katanya.
Agusni juga menyoroti arah transformasi KIP ke depan. Ia menyebut, lembaga penyelenggara pemilu kini dituntut untuk tidak hanya transparan, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Kita sudah masuk ke era keterbukaan informasi. KIP harus tampil bukan hanya sebagai penyelenggara teknis, tapi juga lembaga yang akuntabel dan mampu memanfaatkan teknologi. Podcast seperti ini langkah bagus untuk mendekatkan lembaga kepada masyarakat,” ujarnya.
Bagi Agusni, komunikasi publik yang kreatif menjadi kunci dalam membangun kesadaran politik warga. “Demokrasi yang kuat tidak hanya bergantung pada penyelenggara, tetapi juga pada partisipasi rakyat. Tugas kita adalah menjadi jembatan antara regulasi dan aspirasi,” tuturnya dengan nada optimistis.
Di hadapan jajaran KIP Aceh Timur, Agusni juga mengapresiasi upaya lembaga itu dalam memperkuat peran edukasi pemilih melalui platform digital. Ia menilai, inovasi seperti podcast bisa menjadi kanal efektif untuk menjangkau pemilih muda.
“Kita butuh pendekatan baru dalam sosialisasi. Generasi muda tidak cukup diajak lewat baliho atau spanduk. Mereka harus dilibatkan dalam ruang digital, dengan bahasa dan format yang mereka pahami,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua KIP Aceh Timur, Sayed Reza Fachlevi, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, M. Riza, Kasubag SDM dan Parmas, Taufiq Amril Sitompul, Kasubag Rendatin, Rini Noviyanty Panjaitan, serta jajaran sekretariat lainnya.
Podcast itu berakhir dengan satu pesan kunci dari Agusni menjadi pengingat,"penyelenggara pemilu yang kuat adalah mereka yang berani dikritik, terbuka terhadap perubahan, dan konsisten menjaga kepercayaan publik,".