Sabtu, 17 Mei 2025
Beranda / Politik dan Hukum / Khalid: Ketua Golkar Aceh Harus Paham Dinamika Partai dari Pusat hingga Daerah

Khalid: Ketua Golkar Aceh Harus Paham Dinamika Partai dari Pusat hingga Daerah

Jum`at, 16 Mei 2025 12:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Nora

Ketua DPD II Partai Golkar Pidie Jaya, Khalid S.Pd. Foto: dok pribadi


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Aceh akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-12 pada Juni 2025 mendatang. 

Agenda ini menjadi momentum strategis bagi partai berlambang pohon beringin itu untuk menyusun kembali arah perjuangan dan kepemimpinan organisasi pasca berakhirnya masa bakti 2020-2025 di bawah komando Teuku Muhammad Nurlif dan Sekretaris Ali Basrah.

Menjelang Musda, bursa calon ketua DPD I mulai menghangat. Sejumlah nama mulai mencuat di ruang publik sebagai figur potensial untuk memimpin Golkar Aceh ke depan. 

Beberapa tokoh yang disebut-sebut antara lain Andi Harianto Sinulingga, Dr. Teuku Raja Keumangan, S.H., M.H., Lukman CM, Salim Fakhri, Ilham Pangestu, H. Mukhlis, S.T., dan Bustami Hamzah.

Ketua DPD II Partai Golkar Pidie Jaya, Khalid S.Pd.I, merespons terbukanya Musda ini dengan positif. Ia menyatakan bahwa siapapun boleh mencalonkan diri selama memenuhi persyaratan partai.

“Saya terbuka, siapapun boleh mencalonkan diri, baik nama-nama yang sudah muncul di publik maupun yang belum,” ujarnya kepada Dialeksis, Jumat (16/5/2025). 

Khalid menyebutkan kriteria calon ketua kedepan harus yang memahami secara menyeluruh anatomi internal Partai Golkar, mulai dari tingkat provinsi hingga ke daerah.

“Tentu figur yang layak memimpin Golkar Aceh adalah mereka yang sudah lama berproses di partai ini, yang paham terhadap dinamika politik, baik nasional maupun lokal,” jelas anggota DPR Aceh itu. 

Menurutnya, setiap kandidat tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun yang paling penting, kata dia, adalah memastikan bahwa ketua terpilih nantinya merupakan sosok yang dibutuhkan oleh partai, bukan yang sekadar membutuhkan partai untuk kepentingan pribadi.

“Kita ingin ketua yang bisa mengkomunikasikan kepentingan Aceh ke tingkat pusat, bukan sebaliknya,” tandas Khalid.

Musda XII Golkar Aceh diperkirakan akan menjadi ajang konsolidasi besar-besaran sekaligus panggung regenerasi untuk menentukan arah partai menuju Pemilu 2029.

Keyword:


Editor :
Alfi Nora

riset-JSI
diskes
hardiknas