DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, Khalid, S.Pd.I, menyerukan pentingnya menjaga soliditas internal partai menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Aceh ke - XII. Ia menilai bahwa dorongan untuk menjadikan sosok eksternal atau non-kader sebagai Ketua DPD I merupakan langkah keliru dan bertentangan dengan semangat kaderisasi yang telah menjadi dasar Partai Golkar selama ini.
Menurut Khalid, Partai Golkar adalah rumah besar yang terbuka bagi siapa pun untuk bergabung. Namun, keterbukaan itu bukan berarti mengabaikan mekanisme dan tahapan yang menjadi bagian dari proses pembinaan kader. Apalagi jika ada upaya untuk menjadikan orang luar sebagai ketua tanpa melalui proses kaderisasi yang sah.
“Diskresi itu bukan hal tabu, dan Golkar adalah partai terbuka. Tapi berharap langsung dapat diskresi lalu jadi ketua tanpa proses kaderisasi, itu terlalu naif,” ujar Khalid kepada Dialeksis, Jumat (18/7/2025).
Khalid menegaskan bahwa diskresi memang diatur dalam AD/ART Partai Golkar, namun bukan berarti siapa pun yang mendapatkan diskresi otomatis bisa menjadi Ketua DPD. Tetap harus ada proses pertarungan yang sehat, karena pada akhirnya keputusan ada di tangan para pemilik suara.
“Mereka tentu akan memilih kader terbaik, apalagi jika ada kader yang sudah memenuhi syarat tanpa perlu diskresi. Para pemilik suara tahu betul siapa yang layak mereka pilih untuk memimpin Golkar”sosok pimpinan yang dibutuhkan oleh partai, untuk menjadikan Partai Golkar sebagai bagian penting dalam perjuangannya. Justru bukan sebaliknya: calon pimpinan yang hanya memerlukan partai semata,” tegasnya.
Politisi muda ini juga menyebut bahwa saat ini banyak kader internal Golkar Aceh yang mumpuni dan siap memimpin partai ke arah yang lebih baik. Beberapa nama yang ia sebut secara terbuka antara lain Andi HS, Teuku Raja Keumangan (TRK), Ali Basrah, dan Lukman CM.
“Mereka adalah figur-figur yang tumbuh dari rahim partai, mengenal dinamika akar rumput, dan telah melalui proses politik yang panjang. Sudah saatnya kita beri peluang kepada kader tulen untuk memimpin. Ini soal konsistensi kaderisasi dan konsolidasi internal, bukan sekadar ambisi,” tegas Ketua AMPI Aceh itu.
Lebih lanjut, Khalid mengingatkan seluruh kader baik di dalam struktur partai, legislatif, maupun eksekutif untuk tetap menjaga kekompakan dan tidak mudah terpecah hanya karena perbedaan pilihan. Ia menyesalkan adanya diksi-diksi negatif yang sengaja dihembuskan oleh pihak tertentu untuk memecah belah kesolidan kader menjelang Musda.
“Kita jangan mau dipecah belah dengan narasi-narasi destruktif. Ini era digital, semua orang bisa mengakses informasi. Kader harus bijak dan dewasa dalam menyikapi dinamika,” ujarnya.
Dalam dimensi sosial dan nilai ke-Acehan, Khalid mengajak seluruh kader untuk tidak melupakan akar budaya. Ia mengutip falsafah yang menurutnya perlu menjadi pegangan dalam berpolitik: “Politik seperlunya, silaturahim selamanya.”
“Jangan dibalik,” kata Khalid. “Akan ada saatnya masa-masa berpolitik itu selesai. Ketika semuanya usai, kita hanya akan kembali pada dua hal: keluarga dan kawan-kawan. Maka jangan pernah rusak silaturahim hanya karena urusan kursi.”
Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa politik seharusnya tidak merusak ikatan persaudaraan. Solidaritas, loyalitas, dan keakraban sesama kader adalah fondasi penting yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan sesaat.
Menutup pernyataannya, Khalid mengajak seluruh kader Partai Golkar Aceh”baik anggota DPRA, DPRK, kepala daerah, maupun pengurus DPD di seluruh kabupaten/kota”untuk fokus bekerja maksimal dalam lima tahun ke depan. Ia menekankan bahwa konsolidasi dan penguatan struktur partai adalah hal yang mutlak dilakukan guna menjadikan Golkar sebagai partai yang solid dan berpengaruh.
“Kerja kita bukan hanya soal elektoral, tapi bagaimana menjadikan Golkar tetap relevan, dipercaya, dan hadir memberi solusi bagi rakyat. Untuk itu, soliditas adalah kunci,” pungkasnya.