Bincang-bincang Muslim Ayub bersama Onwer Media Dialeksis.com Aryos Nivada di podcast Jalan Ary Official. [Foto: Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - H. Muslim Ayub lahir 4 Juni 1967 adalah politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2014-2019. Ia mewakili daerah pemilihan Aceh I. Muslim merupakan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Aceh.

Muslim Ayub akan berpartisipasi kembali pada Partai NasDem 2024 mendatang. Semenjak ia menjadi bagian anggota Legislatif, hal yang dimanfaatkan maupun diberikan kepada rakyat itu menurutnya tergantung dengan imajinasi, kemampuan berbicara, kemampuan berpikir, dan lainnya.

Dalam podcast kanal Youtube Jalan Ary Official yang dikutip Dialeksis.com, Minggu (9/7/2023), Muslim Ayub mengatakan, saat ia menjadi anggota dewan Dapil 7 mewakili Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Subulussalam, ada banyak hal positif yang dibawa ke daerahnya, baik pembangunan, jalan, jembatan, perekonomian rakyat, memberi bantuan sarana prasarana ibadah, dan lainnya.

Ia juga menyebut, pandangan masyarakat Aceh itu pragmatis, mereka tidak berpikir akan berbuat apa ke Aceh ke depannya. Kemudian, pemimpin Aceh, ia pun mengaku selama ia menjadi anggota DPR belum didapatkan/dirasakan terkecuali pada masa Azwar Abu Bakar dan Abdullah Puteh, walaupun dulu belum dapat dana otonomi khusus Aceh 2%.

"Banyak terobosan-terobosan baru yang sudah dilakukan, padahal pada saat itu APBK hanya 2 terliun," ucapnya.

Lanjutnya, pada saat APBK 14 dan 15 terliun tidak nampak yang fundamental di Aceh ini dari segi pembangunannya. Pada masa Abdullah Puteh, ia bisa memanej uang sekian dan nampak di mata masyarakat Aceh, termasuk Taman Ratu Safiatuddin.

Tidak hanya itu, ia menyampaikan, tolak ukur daerah itu dari SILPA, kalau SILPA terlalu besar, lihat apa yang dilakukan oleh mereka. Itulah cikal bakal pemerintah berhasil atau tidaknya dalam mengelola uang tersebut dengan baik. 

Sebutnya lagi, dalam memperbaiki Aceh ke depannya, baik dicap miskin atau lainnya, yakni memilih pemimpin yang benar-benar dilihat sosoknya, track recordnya, masa lalunya, atau dilihat dari masa ia menjabat sebagai legislatif dan latar PNS-nya. 

"Kita cari pemimpin yang berwawasan intelektualnya dan hubungan komunikasinya yang dekat dengan Jakarta, jangan datang, diam, duduk, dan duet," pungkasnya [Auliana Rizky]