kip lhok
Beranda / Politik dan Hukum / Mantan Tapol/Napol GAM Dukung Langkah Prabowo Usung Mualem

Mantan Tapol/Napol GAM Dukung Langkah Prabowo Usung Mualem

Selasa, 23 Juli 2024 14:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Nora

Nasruddin alias Nyak Din Gajah, mantan Tapol/Napol GAM. Foto: dok pribadi


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Nasruddin alias Nyak Din Gajah, mantan Tapol/Napol GAM yang kini berprofesi sebagai wirausahawan kuliner, memberikan apresiasi atas dukungan Partai Gerindra terhadap pencalonan Muzakir Manaf sebagai calon Gubernur Aceh periode 2025-2030.

"Kami mengapresiasi langkah Prabowo Subianto selaku presiden terpilih yang mengusung mantan Panglima GAM sebagai calon Gubernur Aceh. Begitu mulianya beliau yang masih memikirkan nasib rakyat Aceh yang terpecah belah oleh kepentingan politik yang menghancurkan moral dan akhlak rakyat Aceh," ujar Nyak Din kepada Dialeksis.com, Selasa (23/7/2024). 

Nyak Din menyatakan kesiapan untuk bekerja keras memenangkan Mualem dalam pemilihan Gubernur Aceh 2024. Menurutnya, Aceh layak dipimpin oleh seorang Mualem, yang hingga saat ini belum ada tandingannya.

"Kita berharap Mualem bisa membawa perubahan yang lebih baik dan maju ntuk Aceh di segala lini," tambahnya.

Ia juga menyoroti berbagai permasalahan yang masih melanda Aceh, terutama dalam tata kelola pemerintahan yang buruk. Menurutnya, masalah utama dalam tata kelola pemerintahan Aceh bukan hanya terletak pada pemimpin puncak, tetapi juga pada birokrasi yang korup.

Selain itu, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2024 yang buruk menjadi sorotan. Rata-rata realisasi belanja publik di setiap Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) berada di bawah lima puluh persen.

"Kondisi itu menunjukkan penilaian yang relatif buruk terhadap Pemerintah Aceh di bawah Pj. Gubernur Bustami, yang berasal dari seorang birokrat. Ternyata sangat mengecewakan dan konyol. Sebaiknya jangan memaksakan diri jika tidak mampu," tegasnya.

Ia juga mengkritik kebiasaan mutasi pejabat di bawah Pj. Gubernur Bustami, yang dianggapnya lebih didorong oleh ambisi politik dan balas dendam, ketimbang meritokrasi. Menurutnya, mutasi tersebut tidak mampu mengatasi kinerja SKPA atau Dinas di tingkat Provinsi Aceh.

"Dengan mutasi sejumlah pejabat, seolah-olah dapat dan mampu mengatasi kinerja SKPA, namun kenyataannya di bawah koordinasi Pj. Gubernur Aceh, realisasi serapan APBA-2024 masih rendah," tutupnya.***

Keyword:


Editor :
Alfi Nora

riset-JSI
Komentar Anda