Acara diskusi publik bertajuk Refleksi Setahun Bencana Hidrometeorologi Aceh dan Sumatera di Kanto Kupi, Banda Aceh, Jumat, 16 Oktober 2026. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menjelang satu tahun bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir November 2025, sejumlah persoalan pemulihan masih menjadi sorotan. Mulai dari transparansi penggunaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, kepastian hunian bagi korban, hingga pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengkritik penyampaian informasi anggaran penanganan pascabencana yang dinilai belum cukup terperinci. Menurut dia, masyarakat membutuhkan informasi mengenai realisasi pekerjaan di lapangan, bukan sekadar angka anggaran yang telah dialokasikan pemerintah.
“Bukan laporan gelondongan,” kata Alfian dalam diskusi publik bertajuk Refleksi Setahun Bencana Hidrometeorologi Aceh dan Sumatera di Kanto Kupi, Banda Aceh, Jumat, 16 Oktober 2026.
Diskusi tersebut diselenggarakan Jurnalis Ekonomi Aceh (JEA) bersama Jaringan Survei Inisiatif (JSI). Selain Alfian, kegiatan itu menghadirkan Direktur Flower Aceh Riswati, Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi, dan tokoh pers Aceh Nurdin Hasan.
Alfian mengatakan pemerintah perlu membuka informasi mengenai lokasi proyek rehabilitasi dan rekonstruksi, besaran anggaran yang digunakan, perkembangan pekerjaan, serta hasil yang telah dicapai.
Menurut dia, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran sekaligus memastikan program pemulihan benar-benar menjawab kebutuhan korban bencana.
Alfian juga menyoroti warga yang masih menunggu kepastian hunian permanen. Di sejumlah wilayah, kata dia, kerusakan infrastruktur penghubung masih menjadi kendala bagi aktivitas masyarakat.
Ia meminta pemerintah pusat dan daerah memperjelas pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi agar proses pemulihan tidak berlarut-larut.
Selain persoalan anggaran, Alfian mengingatkan pentingnya mitigasi bencana dalam pembangunan kembali infrastruktur. Menurut dia, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada penggantian fasilitas yang rusak, tetapi juga harus memperhitungkan risiko bencana pada masa mendatang.
Satgas PRR Tak Hadir dalam Diskusi
Persoalan pemulihan pascabencana juga menjadi perhatian dalam diskusi tersebut. Panitia sebelumnya mengundang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) untuk menjelaskan perkembangan penanganan bencana di Aceh.
Namun, perwakilan Satgas PRR tidak hadir.
Kehadiran Satgas PRR sedianya diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan pembangunan kembali infrastruktur, kendala pelaksanaan program, serta langkah pemerintah dalam mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.
Sementara itu, Direktur Flower Aceh, Riswati, mengingatkan bahwa persoalan korban bencana tidak berhenti pada pembangunan rumah dan infrastruktur.
Menurut dia, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya masih menghadapi berbagai kesulitan dalam memperoleh layanan dasar dan bantuan pemulihan.
Riswati mencontohkan fasilitas sanitasi di tempat penampungan sementara yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan lansia dan penyandang disabilitas.
Ia juga mengingatkan bahwa pengaturan ruang dan kamar mandi yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko pelecehan maupun kekerasan seksual terhadap perempuan.
“Pemulihan psikis, psikologis, psikososial bagi kelompok perempuan dan juga keluarga, ini juga masih belum optimal,” ujar Riswati.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh pemulihan psikologis dan ekonomi masyarakat.
Riswati mengatakan korban yang kehilangan pekerjaan maupun sumber penghasilan membutuhkan program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, bukan hanya bantuan kebutuhan pokok.
Ia juga mendorong pemerintah menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Pemerintah Aceh Sebut Ada Dukungan Rp1,6 Triliun
Menanggapi persoalan pemulihan, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menurut Nurlis, pemulihan ekonomi menjadi salah satu perhatian pemerintah agar bencana tidak menimbulkan persoalan kemiskinan baru.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat Aceh bisa sejahtera. Jangan sampai akibat bencana ini muncul persoalan kemiskinan baru,” kata Nurlis.
Ia mencontohkan dukungan di sektor pertanian senilai Rp1,6 triliun yang disampaikan Menteri Pertanian untuk Aceh.
Nurlis menjelaskan anggaran tersebut berada di kementerian terkait, sedangkan pelaksanaan program dilakukan melalui instansi masing-masing.
Mengenai transparansi anggaran, Nurlis menyebut Pemerintah Aceh secara berkala mengumumkan perkembangan serapan anggaran melalui situs P2K Provinsi Aceh.
Dalam diskusi itu, ia menyampaikan serapan anggaran telah mencapai 37 persen dan ditargetkan melampaui 50 persen pada awal November 2026.
Namun, angka serapan yang disampaikan tersebut belum menjelaskan secara khusus capaian fisik seluruh pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Nurlis mengatakan masyarakat dapat meminta informasi lebih terperinci kepada dinas terkait mengenai penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah.
Jurnalis Diminta Terus Mengawal Pemulihan
Tokoh pers Aceh, Nurdin Hasan, mengatakan media memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menurut dia, pemberitaan mengenai bencana tidak boleh berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir.
Jurnalis, kata Nurdin, perlu terus menelusuri perkembangan pembangunan hunian, perbaikan infrastruktur, pemulihan ekonomi, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Pengawasan media diperlukan agar persoalan korban bencana tidak luput dari perhatian pemerintah dan publik.
Sementara itu, Koordinator Jurnalis Ekonomi Aceh, Zulkarnaini Masry, mengatakan diskusi tersebut menjadi ruang refleksi menjelang satu tahun bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera.
Melalui diskusi itu, JEA dan JSI berharap pemerintah semakin terbuka mengenai perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus memastikan pemulihan ekonomi dan perlindungan kelompok rentan menjadi bagian penting dari penanganan pascabencana.
Sebelumnya