Fadjri, SH, Koordinator Tim Kuasa Hukum FISA. Foto: doc Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Paya Seunara, Kota Sabang, menyusul permohonan pasangan Ferdiansyah-Muhammad Isa (FISA). Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka Perkara Nomor 47/PHPU.Wako-XXIII/2025 oleh sembilan hakim konstitusi, Senin (24/2/2025).

MK menilai proses pemungutan suara di TPS 02 Paya Seunara melanggar Pasal 112 UU Pilkada, merusak integritas hasil pemilihan. “KPPS dan pengawas TPS melakukan kesepakatan tidak sah yang dibenarkan Panwaslih, sehingga kemurnian suara tercederai,” jelas MK dalam pertimbangan hukumnya.

Fadjri, SH, Koordinator Tim Kuasa Hukum FISA, menyatakan putusan ini membuktikan adanya pelanggaran sistematis. “Ini kemenangan bagi demokrasi. MK telah mengakui kecurangan yang merugikan suara pemohon. KIP Kota Sabang wajib menjalankan PSU secara transparan sesuai tenggat 45 hari,” tegasnya usai sidang.

Ia menambahkan, “Pelanggaran ini bukan sekadar kesalahan prosedural, tetapi mengindikasikan lemahnya pengawasan struktural. Pasal 112 UU Pilkada secara tegas melarang intervensi dalam proses penghitungan suara, dan MK telah membuktikan bahwa KIP gagal menjalankan mandatnya.”

MK memerintahkan KIP Kota Sabang mengawal PSU dengan prinsip kejujuran dan kepatuhan hukum. Fadjri menekankan, “PSU ini harus menjadi momentum evaluasi bagi penyelenggara pemilu. Kami mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga independen untuk memantau setiap tahapan, agar hasilnya benar-benar mencerminkan suara rakyat.”

Menurutnya, keputusan ini juga membuka preseden penting. “Ini peringatan keras bagi seluruh penyelenggara pemilu di Indonesia. Pelanggaran prosedural yang merugikan hak konstitusional warga tidak akan ditoleransi, dan MK siap menjadi benteng terakhir demokrasi,” ujarnya.

Fadjri berharap, “Masyarakat Sabang, khususnya pendukung FISA, kini bisa bernapas lega. Keputusan ini bukan hanya tentang kemenangan politik, tetapi pemulihan kepercayaan terhadap sistem hukum kita. PSU harus dilakukan dengan integritas tinggi, agar Sabang kembali menjadi contoh tata kelola demokrasi yang sehat.”

Keputusan ini diharapkan mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Sabang. “Kami optimistis, dengan pengawasan ketat, PSU akan menjadi titik balik bagi terciptanya pemilu yang adil dan bermartabat,” pungkas Fadjri.