Sayuti Malik, SP., M.Pd., Kepala Bidang Organisasi dan Kelembagaan PISPI Aceh. Foto: Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Aceh - Calon Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, mengumumkan kebijakan solutif untuk memberdayakan petani sawit dan mengurangi laju deforestasi di provinsi tersebut. Dalam pernyataannya kepada Dialeksis pada Minggu (13/10/2024), Mualem berkomitmen untuk menggratiskan sertifikasi kebun sawit rakyat jika terpilih dalam Pilkada Aceh 2024.

"Kita tahu regulasi mewajibkan petani dan perusahaan sawit mengurus sertifikasi kebun sawit, minimal ISPO, lebih bagus kalau bisa RSPO," ujar Mualem. 

Ia menambahkan bahwa seluruh biaya sertifikasi akan ditanggung oleh pemerintah Aceh di masa mendatang.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu ratusan ribu petani sawit Aceh yang selama ini terkendala biaya dalam proses sertifikasi. Sertifikasi seperti ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) merupakan standar penting dalam industri kelapa sawit yang menjamin praktik berkelanjutan dan akses pasar yang lebih luas.

Menanggapi komitmen tersebut, Sayuti Malik, SP., M.Pd., Kepala Bidang Organisasi dan Kelembagaan PISPI Aceh serta Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan HKTI Aceh, menyampaikan apresiasi dan pandangannya.

"Kami menyambut baik inisiatif Pak Mualem untuk memfasilitasi sertifikasi gratis bagi petani sawit Aceh. Ini langkah strategis yang dapat meningkatkan daya saing produk sawit lokal di pasar global," ujar Sayuti kepada Dialeksis.com (14/10/2024).

"Namun, penting untuk diingat bahwa sertifikasi hanyalah satu aspek dari pemberdayaan petani. Kami berharap kebijakan ini akan dibarengi dengan program peningkatan kapasitas petani dalam hal praktik pertanian berkelanjutan dan manajemen usaha."

Sayuti juga menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam implementasi kebijakan ini. "Selain sertifikasi, perlu ada dukungan infrastruktur, akses pasar, dan teknologi bagi petani. Kami siap berkontribusi melalui program pendidikan dan pelatihan untuk memastikan petani sawit Aceh dapat memaksimalkan manfaat dari kebijakan ini," tambahnya.

Lebih lanjut, Sayuti menyarankan pembentukan tim khusus yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengawal proses implementasi. 

"Kolaborasi antara pemerintah, asosiasi petani, LSM, dan akademisi akan crucial dalam mewujudkan visi ini. Kami optimis, dengan pendekatan yang tepat, kebijakan ini bisa menjadi game-changer bagi industri sawit Aceh yang lebih berkelanjutan dan sejahtera," jelasnya lebih lanjut.

Inisiatif Mualem ini menurut Sayuti dinilai sebagai langkah berani dalam upaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan lingkungan di Aceh. 

“Jika berhasil diimplementasikan, kebijakan ini berpotensi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani sawit, tetapi juga memperkuat posisi Aceh dalam industri sawit berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional,” pungkasnya.