DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menegaskan cadangan gas raksasa yang ditemukan di Blok South Andaman harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh dan tidak seluruhnya dialirkan ke Pulau Jawa melalui jaringan pipa gas nasional yang tengah disiapkan pemerintah pusat.
Menurut Mualem, pengalaman pengelolaan gas Arun pada masa lalu harus menjadi pelajaran penting agar Aceh tidak kembali hanya menjadi daerah penghasil yang menyaksikan kekayaan alamnya dinikmati pihak lain tanpa memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.
"Jadi apa yang perlu kita kerjakan, terus kita makmurkan Aceh. Kita sudah tahu Arun, sebagaimana masa Soeharto, kita jadi penonton dari gas Arun tersebut," kata Mualem yang dilansir media dialeksis.com dari instagram @muzakirmanaf1964, Selasa (2/6/2026).
Ia menilai pemanfaatan gas yang bersumber dari Aceh perlu dikaji secara menyeluruh agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Aceh.
Karena itu, pengembangan industri berbasis gas di daerah dinilai sangat penting untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat struktur perekonomian Aceh.
Mualem menegaskan sebagian gas dari Blok South Andaman harus diolah di Aceh melalui pembangunan berbagai industri hilir yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
"Kita minta gas di Aceh jangan dibawa semua. Jadi ada pabrik-pabrik yang perlu kita bangun di Arun atau di mana supaya anak-anak kita bisa bekerja," ujarnya.
Menurut Mualem, keberadaan industri pengolahan gas di Aceh akan memberikan dampak ekonomi berlipat dibandingkan jika gas hanya diekspor atau dialirkan ke daerah lain dalam bentuk bahan mentah.
Ia juga mengajak seluruh tokoh dan putra-putri Aceh yang saat ini berada di pemerintahan pusat untuk turut memperjuangkan kepentingan daerah dalam pembahasan pengembangan Blok South Andaman.
"Dengan ada kawan-kawan kita di Jakarta kalau mau disampaikan ya silakan. Supaya jangan begitu. Kita sudah tahu dulu macam mana Arun di masa Soeharto, kita jadi penonton terbaik," katanya.
Mualem menegaskan bahwa gas South Andaman harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi Aceh melalui pembangunan industri hilir yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baginya, keberhasilan pengelolaan gas Andaman bukan hanya diukur dari besarnya produksi atau penerimaan negara, melainkan juga dari sejauh mana kekayaan alam tersebut mampu mengubah kehidupan rakyat Aceh menjadi lebih makmur.
"Bagaimana mereka tinggalkan gas Aceh supaya tidak dibawa semua. Ada industri yang dibangun di Aceh, ada lapangan kerja untuk masyarakat Aceh. Itu yang kita harapkan," tegas Mualem.
Pernyataan tersebut sejalan dengan langkah Pemerintah Aceh yang sebelumnya telah mengirim surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menunda persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo di wilayah kerja South Andaman.
Melalui surat Nomor 500.10/2264 tertanggal 27 Februari 2026, Pemerintah Aceh meminta agar persetujuan pengembangan lapangan gas tersebut ditunda hingga tercapai kesepahaman antara pemerintah daerah dan operator, yaitu Mubadala Energy, terkait konsep pengelolaan dan pemanfaatan gas bagi Aceh.
Pemerintah Aceh sendiri mendorong pemanfaatan kawasan Arun sebagai pusat penerimaan, pengolahan, dan hilirisasi gas melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun yang memiliki infrastruktur eksisting peninggalan industri LNG masa lalu.
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM tengah mempercepat pembangunan pipa transmisi gas bumi Dumai–Sei Mangkei (Dusem) sebagai bagian dari integrasi jaringan gas nasional. Infrastruktur tersebut dipersiapkan untuk menyalurkan produksi gas dari Blok Andaman ke berbagai wilayah di Sumatra hingga ujung Pulau Jawa.
Pipa transmisi gas akan dibangun secara terintegrasi dari Aceh hingga Jawa Timur sehingga menciptakan satu jalur utama distribusi gas nasional. [nh]