Ketua DPW PKS Aceh, Ismunandar Badruzzaman. Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-6 pada Minggu, 24 Agustus 2025, di Banda Aceh.
Agenda lima tahunan ini menjadi momentum penting lahirnya kepengurusan baru PKS Aceh periode 2025-2030, yang kini dipimpin oleh Ismunandar Badruzzaman sebagai Ketua dan Kasibun Daulay sebagai Sekretaris.
Muswil ke-6 ini tidak hanya sekadar pergantian kepengurusan, melainkan juga peneguhan arah politik PKS Aceh. Di bawah kepemimpinan baru, PKS Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemerintahan Muzakir Manaf (Mualem) sebagai Gubernur Aceh.
Dukungan ini merupakan kelanjutan dari koalisi politik yang telah dibangun sejak awal, dengan tujuan menghadirkan kepemimpinan yang solid dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh.
“PKS Aceh konsisten berada dalam barisan koalisi bersama Mualem. Kami ingin memastikan pemerintahan berjalan dengan kokoh, fokus pada perjuangan kepentingan rakyat, dan menghadirkan solusi nyata bagi berbagai persoalan di Aceh,” ujar Ketua DPW PKS Aceh, Ismunandar Badruzzaman kepada media dialeksis.com, Minggu (24/8/2025).
Dalam arah kebijakan politiknya, PKS Aceh menekankan sejumlah fokus utama yang akan menjadi garis perjuangan selama periode kepengurusan 2025“2030. Di antaranya adalah dana otsus abadi.
PKS menegaskan komitmen untuk memperjuangkan agar dana otonomi khusus (Otsus) tidak sekadar berakhir pada 2027, melainkan menjadi dana abadi bagi masyarakat Aceh.
“Dana otsus adalah hak rakyat Aceh yang lahir dari perjanjian damai. PKS akan terus mengawal agar dana ini berkelanjutan, transparan, dan tepat sasaran,” kata Ismunandar.
PKS juga mendorong percepatan penyerahan Blang Padang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Aceh. Isu ini menjadi salah satu simbol penting keistimewaan Aceh.
PKS menekankan perhatian pada sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Penciptaan lapangan kerja baru juga menjadi prioritas untuk mengurangi pengangguran yang masih tinggi di Aceh.
Dalam bidang sosial, PKS menaruh perhatian pada isu ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, penanggulangan kemiskinan, serta penurunan angka stunting.
PKS Aceh juga menegaskan dukungan politiknya terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Menurut Ismunandar, Aceh memiliki ikatan emosional dan sejarah panjang dengan Palestina sehingga dukungan moral dan politik harus terus diperkuat.
“Koalisi ini bukan sekadar politik praktis, tapi arah perjuangan jangka panjang. Kami ingin memastikan Aceh bergerak dengan kepemimpinan yang stabil, aspiratif, dan berpihak pada rakyat kecil,” tegas Ismunandar.
Dengan kepengurusan baru periode 2025-2030, PKS Aceh menargetkan penguatan struktur hingga ke level gampong sebagai basis kaderisasi dan pelayanan masyarakat.
Muswil ke-6 menjadi titik awal konsolidasi internal sekaligus deklarasi politik bahwa PKS Aceh tetap menjadi bagian penting dalam dinamika perpolitikan Aceh.
“PKS hadir bukan hanya untuk pemilu, tapi untuk kerja-kerja nyata. Muswil ini menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat pelayanan, perjuangan, dan kepemimpinan politik yang kokoh di Aceh,” pungkas Ismunandar.
.jpg)
Sebelumnya
