Mantan tahanan politik (tapol) Aceh, Nyak Dhien Gajah. Foto: dok pribadi
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan tahanan politik (tapol) Aceh, Nyak Dhien Gajah, membantah keras pernyataan Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, yang meminta Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf alias Mualem mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir.
Menurut Nyak Dhien, pernyataan tersebut tidak didasarkan pada data yang akurat dan tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan, khususnya dalam penanganan bencana yang tengah berlangsung di Aceh.
Ia menegaskan, sebagai Sekda Aceh, M. Nasir justru menunjukkan peran aktif dalam koordinasi bantuan dan penanganan darurat bencana. Salah satunya dengan menerima secara resmi bantuan kemanusiaan dari berbagai pihak serta memastikan penyalurannya kepada masyarakat terdampak.
“Hal itu menunjukkan peran nyata Sekda dalam memperkuat distribusi bantuan logistik dan membangun koordinasi lintas daerah,” ujar Nyak Dhien dalam keterangannya.
Terkait tudingan lambannya penetapan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Nyak Dhien menilai persoalan tersebut harus dilihat secara utuh dalam konteks mekanisme administratif pemerintahan. Menurutnya, proses penganggaran tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa memperhatikan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan penggunaan dana publik.
“Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Menyampaikan tudingan tanpa data justru berpotensi menyesatkan publik,” katanya.
Nyak Dhien juga menegaskan bahwa koordinasi kebencanaan bukan hanya menjadi tanggung jawab Sekda Aceh semata. Seluruh perangkat pemerintah, termasuk bupati dan wali kota di daerah terdampak, disebutnya turut bergerak langsung di lapangan untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan cepat.
Ia membantah klaim bahwa komunikasi Sekda Aceh dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) maupun pemerintah kabupaten/kota berjalan lemah.
Menurutnya, tudingan tersebut tidak disertai bukti operasional maupun data koordinasi yang valid.
Lebih lanjut, Nyak Dhien menilai narasi yang menyebut Aceh akan menghadapi “bencana kemanusiaan” tanpa kehadiran Sekda saat ini sebagai pernyataan hiperbolik dan sarat muatan politis.
Ia menegaskan, Pemerintah Aceh telah menetapkan status darurat bencana, memperpanjang masa tanggap darurat, serta terus melakukan konsolidasi lintas sektor untuk upaya penyelamatan dan pemulihan masyarakat terdampak.
Dalam konteks itu, Nyak Dhien mengimbau GeRAK Aceh agar tidak membawa isu kebencanaan ke ranah politik praktis. Ia berharap kritik yang disampaikan didasarkan pada data akurat, fakta terverifikasi, dan itikad baik demi menjaga stabilitas pemerintahan serta semangat solidaritas kemanusiaan di tengah situasi bencana.
“Saya secara pribadi mengapresiasi kritik dari GeRAK Aceh. Namun, kritik tersebut seharusnya bersifat konstruktif dan berorientasi pada solusi,” pungkasnya.[]
Sebelumnya
