Prof. Dr. Firman Noor, M.A, guru besar dari pusat riset politik BRIN. Foto: doc pribadi/Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai politik dinilai semakin kehilangan kedekatan dengan masyarakat sehingga berpotensi melemahkan kualitas demokrasi. Hal itu disampaikan oleh Firman Noor dalam tulisan opininya yang dimuat di Kompas pada 5 Maret 2026.
Firman menyebut secara normatif partai politik memegang peran penting dalam demokrasi. Partai berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat, menjaga stabilitas pemerintahan, serta menentukan pemimpin negara melalui proses politik yang terorganisasi.
Namun dalam praktiknya, menurut dia, tidak sedikit partai politik yang justru berkembang menjadi institusi eksklusif yang teralienasi dari konstituennya. Kondisi itu membuat hubungan antara partai dan masyarakat menjadi lemah dan hanya terasa pada momen tertentu, terutama menjelang pemilihan umum.
Firman mengutip pandangan ilmuwan politik yang menjelaskan fenomena partai yang semakin kosong dari substansi representasi. Dalam buku The Hollow Parties (2024), Daniel Schlozman dan Sam Rosenfeld menyebut gejala tersebut sebagai melemahnya konektivitas antara partai politik dan rakyat banyak.
Menurut Firman, di permukaan partai-partai modern tampak lebih terorganisasi dibandingkan sebelumnya. Namun secara substansi, keterkaitan mereka dengan basis sosial masyarakat semakin berkurang.
Ia juga menilai lemahnya identifikasi masyarakat terhadap partai politik menunjukkan hubungan yang tidak lagi kuat. Berbagai survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik cenderung rendah dibandingkan institusi politik lainnya.
Dalam situasi seperti itu, partai sering kali tidak hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan sosial dan ekonomi. Sebaliknya, partai cenderung muncul secara sporadis atau hanya ketika momentum politik berlangsung.
Firman menilai kondisi tersebut dapat berdampak pada kualitas pengambilan kebijakan. Keputusan politik yang dihasilkan kerap dianggap tidak relevan atau kurang adil bagi masyarakat, termasuk dalam isu-isu yang berkaitan dengan keadilan sosial dan lingkungan.
Ia juga menyoroti kritik yang datang dari berbagai kalangan seperti akademisi, lembaga swadaya masyarakat, hingga mahasiswa. Menurut dia, kritik-kritik tersebut kerap tidak sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan.
Meski demikian, Firman mencatat sikap kritis terhadap partai politik belum sepenuhnya hilang. Beberapa partai masih menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, terutama melalui peran mereka di parlemen.
Namun fenomena tersebut, kata dia, tidak selalu menunjukkan kekuatan parlemen dalam mengimbangi pemerintah. Ia mengutip analisis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt yang menyebut situasi seperti itu dapat terjadi dalam model “competitive authoritarianism”, ketika lembaga demokrasi tetap ada tetapi tidak sepenuhnya mampu menahan dominasi kekuasaan.
Firman menilai jika kondisi partai yang semakin menjauh dari masyarakat terus dibiarkan, hal itu berpotensi menggerus makna demokrasi, terutama dalam aspek representasi politik rakyat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya memperkuat kembali hubungan partai politik dengan basis sosialnya. Menurut dia, hanya partai yang memiliki keterikatan kuat dengan masyarakat yang dapat menjalankan fungsi representasi secara bermakna dalam sistem demokrasi.
Sebelumnya
