Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK ) Aceh, Askhalani. Foto: net

DIALEKSIS.COM | Nasional - Tujuh individu telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri dalam konteks penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI, yang diduga juga melibatkan Sekjen DPR RI, Indra Iskandar. Upaya pencegahan tersebut dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah disetujui oleh pihak Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Menyingkapi tindakan pencekal terhadap Sekjen DPR RI, Dialeksis.com (06/03/2024) meminta tanggapan, Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK ) Aceh, Askhalani mengungkapkan keterlibatan dan pencekalan Sekjend DPR ini, tentu sangat mengejutkan dan tentu sesuatu yang tidak diharapkan.

"Terlebih lagi, jika kita melihat reputasi Sekjen DPR dalam bidang birokrasi sangatlah baik, bahkan ia telah berhasil membangun jaringan dengan berbagai pihak," ungkapnya.

Meskipun begitu, GeRAK Aceh memberikan penghargaan atas upaya KPK dalam mengungkap kasus dugaan korupsi terkait pengadaan alat rumah tangga ini.

"Kejadian ini menjadi sorotan publik yang memperlihatkan keterlibatan banyak pihak, terutama jika kita mempertimbangkan tingkat kejahatan korupsi yang terjadi, hal ini membutuhkan perhatian khusus," tegasnya.

Askhalani menyatakan bahwa pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI yang diduga korupsi ini terencana dengan baik dan terstruktur, terutama ketika melibatkan banyak perusahaan. Ini menimbulkan dugaan adanya korupsi dalam jumlah besar serta kolaborasi dengan berbagai pihak dan aktor.

Yang terpenting, menurut Askhalani, adalah pencegahan Indra dari bepergian, karena dia memiliki pengetahuan mendalam mengenai proses anggaran dan pelaksanaan proyek di DPR, baik sebelum maupun selama proses tersebut berlangsung.

"Individu tersebut memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan proyek di DPR," tutupnya.