.jpeg)
Koordinator MaTA, Alfian. Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rencana pengadaan mobil operasional oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dengan pagu anggaran mencapai hampir Rp18 miliar menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan kebutuhan mendesak yang menjadi mandat utama BRA dalam memperkuat proses reintegrasi pascakonflik di Aceh.
Koordinator MaTA, Alfian, mengatakan sejak awal pihaknya menolak rencana pengadaan kendaraan operasional tersebut karena dinilai tidak menyentuh substansi utama keberadaan BRA.
“Dari awal kita memang menolak terhadap pengadaan tersebut, karena substansi yang mendesak sebenarnya bukan masalah itu. Keberadaan BRA dibentuk untuk menyelesaikan persoalan mantan kombatan GAM, mantan narapidana politik, dan berbagai kelompok terdampak konflik. Itu yang seharusnya menjadi prioritas,” kata Alfian kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, penggunaan anggaran dalam jumlah besar untuk pengadaan kendaraan justru berpotensi menimbulkan pertanyaan publik, terutama ketika masih banyak eks kombatan dan korban konflik yang belum merasakan manfaat program reintegrasi secara maksimal.
“Kalau melakukan pengadaan mobil dengan cara membagi-bagi kendaraan, itu agak aneh jika melihat kondisi sekarang. Anggaran yang digunakan juga sangat besar, mencapai hampir Rp18 miliar. Seharusnya bagaimana memastikan mantan kombatan yang hari ini belum mendapatkan apa-apa bisa lebih diberdayakan,” ujarnya.
Alfian menilai kebijakan tersebut berisiko menggeser fokus BRA dari tugas utamanya, yakni memperkuat kesejahteraan kelompok sasaran yang menjadi bagian dari proses perdamaian Aceh pasca-MoU Helsinki.
“Kalau programnya hanya membagi-bagi mobil, saya pikir bukan hanya masyarakat Aceh yang mempertanyakan. Dunia pun bisa melihat ini sebagai kebijakan yang tidak tepat sasaran,” katanya.
Ia juga menyoroti informasi yang berkembang terkait kemungkinan adanya kendaraan operasional yang diperuntukkan bagi unsur pimpinan tertentu. Menurutnya, hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.
“Saya mendengar ada informasi terkait Ketua BRA juga mendapatkan kendaraan. Ini perlu diklarifikasi apakah benar atau tidak. Transparansi penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Alfian mengingatkan bahwa BRA merupakan lembaga yang lahir dari kesepakatan damai Aceh dan memiliki peran strategis dalam memastikan proses reintegrasi berjalan berkelanjutan.
“Keberadaan BRA ini bagian dari proses penyelesaian konflik Aceh dalam konteks perdamaian. Kalau kebijakan-kebijakan yang diambil tidak substansial, persoalan yang ada tidak akan selesai, malah bisa memunculkan masalah baru,” katanya.
Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan Sekretariat BRA Tahun Anggaran 2026, terdapat dua paket pengadaan kendaraan operasional.
Paket pertama berupa pengadaan mobil operasional penghubung BRA di kabupaten/kota dengan pagu anggaran Rp17,25 miliar untuk 25 unit kendaraan roda empat double gardan. Sementara paket kedua berupa pengadaan mobil operasional Sekretariat BRA dengan pagu Rp690 juta.
Total nilai kedua paket tersebut mencapai sekitar Rp17,94 miliar dan dilaksanakan melalui metode e-Purchasing.
Menanggapi kondisi tersebut, MaTA meminta BRA kembali memfokuskan program dan anggarannya pada penguatan ekonomi mantan kombatan GAM, mantan narapidana politik, serta kelompok masyarakat yang menjadi sasaran reintegrasi.
“Kami berharap BRA fokus untuk memastikan penguatan ekonomi mantan kombatan dan mantan napol menjadi prioritas. Itu memang kewenangan dan tanggung jawab BRA dalam menjaga keberlanjutan perdamaian Aceh,” kata Alfian.
Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi setiap kebijakan yang diambil oleh BRA agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok yang berhak menerimanya.
“Publik perlu mengawal kebijakan-kebijakan BRA sehingga keberadaan lembaga ini benar-benar bermanfaat, terutama bagi mantan kombatan GAM dan mantan narapidana politik yang menjadi bagian dari proses perdamaian Aceh,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Ketua BRA Jamaluddin belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan media terkait rencana pengadaan kendaraan operasional tersebut. Pihak Sekretariat BRA juga belum menyampaikan penjelasan resmi mengenai urgensi dan mekanisme pengadaan yang menjadi sorotan publik.
Sebelumnya
