Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Yohan. [Foto: net]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Yohan membantah terkait tudingan yang beredar di media sosial yang menyebut Ketua Umum PAN sekaligus Menko Pangan Zulkifli Hasan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025.
Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar, hoaks, dan mengarah pada fitnah politik.
Menurut Yohan, sangat tidak relevan jika bencana hidrometeorologi yang terjadi saat ini dikaitkan dengan kebijakan Zulkifli Hasan ketika menjabat Menteri Kehutanan periode 2009-2014.
“Tudingan itu tidak berdasar, hoaks, bahkan mengarah fitnah. Tidak relevan bahkan tidak masuk akal mengaitkan bencana banjir saat ini karena kebijakan beliau saat menjabat Menhut pada periode 2009“2014,” ujar Ahmad Yohan dalam keterangannya yang diterima oleh media dialeksis.com, Senin (1/12/2025).
Tudingan tersebut menguat setelah beredar luas di media sosial potongan video dokumenter tahun 2013 yang memperlihatkan wawancara aktor Hollywood Harrison Ford dengan Zulkifli Hasan tentang isu kerusakan hutan Indonesia.
Video itu kembali diunggah ke platform digital pada saat bencana besar melanda Sumatera, memancing spekulasi bahwa banjir disebabkan oleh kebijakan kehutanan masa lalu. Namun, Yohan menilai video tersebut tidak menampilkan konteks secara utuh.
“Terlihat dari potongan video, Ford selalu memotong jawaban Pak Zulkifli dan menyimpulkan pendapatnya sendiri, tanpa ada ruang yang luas bagi beliau untuk menjelaskan,” tegasnya.
Ahmad Yohan menekankan bahwa selama menjabat sebagai Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan justru mencatat sejumlah pencapaian yang diakui dunia internasional. Salah satunya Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon, yang melibatkan masyarakat luas hingga kalangan militer.
“Beliau pada tahun yang sama mengeluarkan moratorium izin pemanfaatan hutan. Moratorium ini mampu menyelamatkan lahan seluas 64 juta hektare di seluruh Indonesia,” paparnya.
Yohan juga menyebut kebijakan moratorium tersebut menekan signifikan angka deforestasi yang sebelumnya tercatat 3,5 juta hektare rata-rata per tahun pada 1996-2003.
“Tetapi di era beliau menjadi 450 ribu hektare saja. Artinya, deforestasi tinggal 15 persen. Ini bukti bahwa tudingan banjir akibat kebijakan Pak Zulkifli Hasan tidak benar, tidak berdasar, hoaks, dan cenderung fitnah,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu.
Ahmad Yohan menilai penyebaran isu dan video bersamaan dengan bencana bukanlah hal yang kebetulan. Ia berharap publik tidak mudah terprovokasi dan mengajak semua pihak fokus pada penanganan korban banjir di berbagai daerah.
“Tudingan hoaks ini disebar oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan citra politik Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan yang sekarang ini sedang dipercaya Presiden mengkoordinasikan program-program prioritas nasional seperti ketahanan pangan, koperasi merah putih, MBG dan lainnya,” tutupnya. [nh]
Sebelumnya
