Juru Bicara Relawan Garda Muda Mualem - Dek Fadh, Nasruddin alias Nyak Dhien Gajah. Foto: doc Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Aceh - Relawan Garda Muda Mualem mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih, Mualem - Dek Fadh, untuk segera mengganti pejabat eselon II dan III yang dinilai tidak netral selama Pilkada Aceh 2024. Juru bicara relawan, Nasruddin alias Nyak Dhien Gajah, menyebut sejumlah pejabat dinilai berpihak pada pasangan calon nomor urut 1, Bustami-Rahmi, sehingga mengganggu integritas demokrasi dan pemerintahan.

Nyak Dhien Gajah menegaskan bahwa netralitas aparatur sipil negara (ASN) merupakan prinsip yang harus dijaga, terutama dalam proses Pilkada.

“Kami mendesak agar Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih segera melakukan evaluasi dan mengganti pejabat eselon II dan III yang tidak netral. Hal ini penting untuk menjaga integritas pemerintahan serta memastikan ASN bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan politik tertentu,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim khusus Relawan Garda Muda, sejumlah dinas dan lembaga di lingkungan Pemerintah Aceh diduga melakukan pelanggaran netralitas. Informasi tersebut mencuat dari laporan masyarakat dan investigasi tim, di antaranya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA), DPMPTSP, Dinas Pendidikan, dan Kepala BPBA.

“Data ini kami peroleh dari laporan masyarakat dan akses monitoring dari sumber terpercaya. Kami tengah mencari bukti kuat untuk mendukung temuan tersebut,” jelas Nyak Dhien Gajah.

Lebih dari itu, ia mengungkap bahwa persoalan kinerja sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang dinilai tidak profesional turut menjadi perhatian. Banyak kepala SKPA gagal mencapai 80% target kerja yang telah ditetapkan, sehingga berdampak pada lambatnya pembangunan di Aceh.

“Banyak pejabat SKPA yang tidak mampu bekerja dengan baik dan tidak profesional. Kami mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh dan penggantian pejabat yang tidak kompeten,” tambahnya.

Nyak Dhien Gajah juga mengutip pernyataan resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam sambutan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di Gedung DPRA pada 12 Februari 2024. Kemendagri menegaskan bahwa Gubernur terpilih memiliki kewenangan penuh untuk melantik kepala SKPA tanpa harus melalui persetujuan Kemendagri.

“Kami mengapresiasi pernyataan Kemendagri yang memberikan kewenangan penuh kepada Gubernur terpilih. Kini, saatnya restrukturisasi SKPA segera dilakukan,” ujar Nyak Dhien.

Desakan Relawan Garda Mualem mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak yang berharap pemerintahan Mualem-Dek Fadh akan membawa perubahan positif dengan menempatkan pejabat yang kompeten dan berintegritas di posisi strategis.

“Kami berharap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih segera bertindak. Aceh membutuhkan pemimpin yang tegas dan berani membersihkan pemerintahan dari praktik-praktik yang merugikan rakyat,” ujar seorang warga Banda Aceh yang tidak ingin disebutkan namanya.

Nyak Dhien menegaskan Relawan Garda Mualem akan terus memantau dan mendukung transisi pemerintahan Mualem-Dek Fadh. “Kami yakin bahwa komitmen kuat mereka untuk membangun Aceh yang lebih baik harus diiringi dengan pembersihan birokrasi dari pejabat bermasalah. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai relawan,” pungkasnya.