Pengamat politik dan pemerintahan Risman Rachman. Foto: for Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pernyataan Ketua DPR Aceh Zulfadhli yang menyebut Surat Edaran terkait Plt Sekda Aceh sebagai “permainan” Fadhlullah dan Teuku Irsyadi dari Partai Gerindra sebagai tuduhan serius yang harus disikapi. 

“Bahaya sekali jika tuduhan itu diterima sebagai kebenaran oleh masyarakat,” sebut pengamat politik dan pemerintahan Risman Rachman, Sabtu (22/2/2025). 

Diakui oleh Risman, kabar pernyataan Ketua DPR Aceh itu jadi perbincangan publik, apalagi pernyataan yang disampaikan dalam sidang paripurna itu ikut disiarkan secara live di Youtube. 

“Otomatis kabar itu akan jadi konsumsi publik, sampai ke Mualem yang sedang orientasi (retreat) dan menyebar ke berbagai kepala daerah, dan tidak tertutup kemungkinan ikut diketahui oleh petinggi Gerindra,” tambahnya. 

Jika sudah begitu sangat mungkin akan terganggu hubungan baik yang sudah terjalin puluhan tahun antara Partai Aceh - Gerindra dan antara Prabowo - Mualem. 

“Jika itu diseriusi efeknya pada pembangunan Aceh, padahal Aceh tidak bisa berjuang sendiri, tidak cukup dengan DPRA, tapi juga butuh DPR RI, juga dukungan Presiden RI,” katanya. 

Dan, tidak elok juga jika ada pihak-pihak yang menduga bahwa dinamika yang panas sama seperti sebelumnya, dalam rangka negosiasi pokir. 

“Kan, jadi ndak enak dengarnya. Padahal, semua pihak sudah memegang pidato perdana Mualem bahwa dirinya disumpah bukan untuk menyusahkan rakyat, tapi mensejahterakan dan menyenangkan rakyat,” katanya lagi.

Risman mengingatkan bahwa sesuai Surat Edaran BKN tahun 2021, surat perintah gubernur Aceh sudah sesuai. Begitu juga soal paraf, sesuai Pasal 39 huruf (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/2023, Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf. []