DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, ke Aceh tidak hanya diwarnai agenda pelantikan pengurus Partai Golkar.
Di hadapan ratusan kader dan sejumlah pejabat daerah, Bahlil turut menanggapi isu yang belakangan menjadi perhatian masyarakat Aceh, yakni pemanfaatan gas dari Blok Andaman.
Saat melantik pengurus DPD I Partai Golkar Aceh periode 2025–2030 yang dipimpin H.M. Salim Fakhry di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026), Bahlil menegaskan bahwa pemerintah pusat mendengar berbagai aspirasi yang berkembang di Aceh, termasuk keinginan agar cadangan gas raksasa di Blok Andaman dapat memberikan manfaat nyata bagi daerah.
Menurut Bahlil, pemerintah tidak menginginkan sumber daya alam Aceh hanya menjadi komoditas yang diekspor atau dimanfaatkan untuk kepentingan di luar daerah, tetapi juga mampu menjadi penggerak lahirnya industri di Aceh.
"Ada aspirasi agar gas Andaman dimanfaatkan untuk membangun industri di Aceh. Itu sedang kami bahas. Yang pasti, kita ingin sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh," ujar Bahlil.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menyusun skema terbaik dalam pengembangan Blok Andaman. Di satu sisi, sebagian produksi gas memang diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional melalui PT PLN.
Namun di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan pemanfaatan gas tersebut sebagai bahan baku industri di Aceh.
Menurutnya, pembangunan industri berbasis gas menjadi salah satu opsi yang sedang dikaji karena dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Kehadiran industri diyakini tidak hanya meningkatkan investasi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan menciptakan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh.
Bahlil menegaskan pemerintah ingin setiap proyek strategis nasional mampu memberikan nilai tambah bagi daerah penghasil.
Selain membahas gas Andaman, Bahlil juga menjelaskan mengenai kewenangan pengelolaan wilayah laut yang kerap menjadi bagian dari diskusi publik di Aceh.
Ia menyebutkan, sesuai ketentuan perundang-undangan, wilayah laut hingga 12 mil merupakan kewenangan pemerintah daerah, sedangkan wilayah di luar itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Karena itu, menurutnya, berbagai kebijakan terkait pengelolaan potensi migas di Blok Andaman harus dilakukan melalui koordinasi yang baik antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat agar seluruh proses tetap berjalan sesuai regulasi.
"Semua harus dibahas bersama sesuai aturan yang berlaku. Yang terpenting bagaimana hasilnya nanti benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga merespons aspirasi mengenai revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Ia memastikan seluruh masukan yang disampaikan Pemerintah Aceh maupun masyarakat akan menjadi bagian dari pembahasan di tingkat pemerintah pusat."Semua aspirasi yang disampaikan akan kami bahas sesuai kewenangan pemerintah pusat. Yang terpenting adalah bagaimana pembangunan Aceh terus berjalan dan masyarakat mendapatkan manfaat dari seluruh potensi yang dimiliki daerah ini," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPD I Partai Golkar Aceh H.M. Salim Fakhry meminta DPP Partai Golkar ikut mengawal revisi UUPA, terutama terkait keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.
Menurut Salim, keberlanjutan Dana Otsus masih menjadi harapan besar masyarakat Aceh karena memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah.
"Kami berharap kalau pengembalian Dana Otsus 2,25 persen belum memungkinkan, minimal tetap dipertahankan sebesar 2 persen. Itu menjadi harapan masyarakat Aceh," kata Salim.
Di sela-sela penyampaian berbagai isu strategis tersebut, Bahlil juga mengingatkan seluruh kader Partai Golkar agar terus memperkuat konsolidasi organisasi sebagai modal menghadapi Pemilu 2029.
Menurutnya, kemenangan partai politik tidak hanya ditentukan oleh figur, tetapi juga oleh kekuatan organisasi hingga tingkat desa.
"Kalau ditanya apa kunci keberhasilan partai politik, jawabannya konsolidasi. Kunci pertama konsolidasi, kedua konsolidasi, dan ketiga tetap konsolidasi," tegasnya.
Ia meminta seluruh jajaran DPD Partai Golkar Aceh segera menyelesaikan pembentukan struktur kepengurusan hingga tingkat kecamatan dan desa agar mesin partai semakin solid, sekaligus mampu mengawal berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh turut dihadiri Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun, anggota DPR RI, DPRA, DPRK, para kepala daerah, serta ratusan kader Partai Golkar dari seluruh kabupaten/kota di Aceh.
Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakorda) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagai upaya memperkuat konsolidasi organisasi serta meningkatkan kapasitas kader legislatif Partai Golkar di Aceh.
Sebelumnya
