Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh, Ahmad Mirza Safwandy.  Foto; for Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan sebagian dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Kota Sabang. MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang. 

Putusan tertanggal 26 Februari 2024 itu memberi tenggat waktu 45 hari kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang untuk melaksanakan PSU. 

Dari penelusuran Dialeksi pada Putusan MK Perkara Nomor: 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025, MK menegaskan adanya pelanggaran dalam pembukaaan kotak suara yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 112 UU Pilkada, meskipun terdapat persetujuan bersama antara KPPS, PTPS, para saksi dan Panwaslih, tetapi menurut MK hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan dapat mencederai kemurnian suara pemilih.

Memastikan kemajuan pasca putusan MK, selanjutnya Dialeksis menghubungi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh, Ahmad Mirza Safwandy. 

Kapada media ini, pihaknya mengkui telah berkoordinasi dengan KPU RI untuk menyusun langkah persiapan. 

“Dari informasi pendahuluan disampaikan KPU, Insya Allah pada awal Maret akan segera digelar rapat koordinasi terkait dengan persiapan pelaksanaan putusan,” ujar Mirza, mantan Manajer Hukum Jaringan Survei Inisiatif, kepada Dialeksis, Kamis (29/2).

Menurutnya, ada 3 (tiga) agenda utama yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan PSU, yaitu perencanaan kebutuhan anggaran, sosialisasi ke masyarakat, pengawas pemilihan (panwaslih) serta pemantau pemilihan terdaftar. 

“Dalam konteks pengawasan internal kita ingin memastikan Satker KIP Kota Sabang melaksanakan seluruh tahapan pemilihan sebagaimana yang dikehendaki dalam putusan MK,” tegas Mirza.[ar]