DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Juru Bicara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Pase, Syardani Muhammad Syarif, yang lebih dikenal dengan nama Teungku Jamaika, kembali menyampaikan pandangan kritisnya terhadap arah pelaksanaan program Pemerintah Aceh menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Dalam pernyataannya, Teungku Jamaika menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program dan kegiatan dalam APBA 2025, khususnya terhadap kegiatan yang dianggap tidak realistis, tidak berpihak kepada rakyat, serta berpotensi melanggar regulasi yang berlaku.
“Segera evaluasi dan eksekusi program dan kegiatan yang realistis dapat dilaksanakan tuntas dalam masa empat bulan efektif hingga akhir tahun 2025. Biarlah menjadi SILPA semua program dan kegiatan yang tidak realistis dan juga tidak pro rakyat atau menyalahi aturan yang berlaku,” ujar Teungku Jamaika.
Menurutnya, dana dari program-program yang gagal tersebut dapat dialihkan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan selanjutnya dimanfaatkan dalam penyusunan APBA-P 2025 atau APBA 2026 untuk program-program baru yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Ia juga menyampaikan saran dan masukkan kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), agar bersikap ekstra hati-hati dalam menandatangani kontrak-kontrak kerja terkait kegiatan APBA.
“Mualem harus ekstra hati-hati dalam menandatangani setiap kontrak pekerjaan kegiatan APBA. Jangan lalai dan tergoda, karena bisa masuk penjara jika salah langkah,” tegasnya.
Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran terhadap rendahnya efektivitas belanja daerah serta potensi penyimpangan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan program-program publik.
Teungku Jamaika berharap Pemerintah Aceh mulai melakukan penataan secara serius agar sisa masa anggaran tahun ini tidak terbuang sia-sia dan dapat memberi manfaat nyata bagi rakyat Aceh.[]