Senin, 20 Oktober 2025
Beranda / Politik dan Hukum / UTU Akan Gelar Sekolah Legislatif untuk Wujudkan Demokrasi Partisipatif

UTU Akan Gelar Sekolah Legislatif untuk Wujudkan Demokrasi Partisipatif

Minggu, 19 Oktober 2025 16:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Naufal Habibi

Universitas Teuku Umar (UTU) akan menggelar program Sekolah Legislatif yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) di Aula Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat, Senin, 20 Oktober 2025. Dokumen untuk dialeksis.com.


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Universitas Teuku Umar (UTU) akan menggelar program Sekolah Legislatif yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) di Aula Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat, Senin, 20 Oktober 2025.

Sekolah ini bertujuan untuk menghadirkan semangat baru dalam mencetak legislator muda yang visioner, kritis, dan berintegritas.

Acara yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB itu tidak sekadar menjadi ajang akademik, melainkan juga menjadi arena dialektika antara teori dan praktik politik. Hadir narasumber lintas bidang yang mewakili wajah lengkap demokrasi dari eksekutif, legislatif, dan akademisi. 

Mereka adalah Nurchalis, S.P., M.Si (anggota DPRA), Azhari Cage (DPD RI Dapil Aceh), Ahmad Yani (anggota DPRK), Aryos Nivada (pengamat politik), dan Cici Darmayanti (akademisi).

Kehadiran para tokoh ini menjadi bukti nyata bahwa Sekolah Legislatif UTU bukan sekadar seremoni kampus, melainkan wadah serius membangun kapasitas politik anak muda di tengah tantangan demokrasi modern.

Ketua DPM UTU, Arie Hernawan Guci mengatakan latar belakang kegiatan ini lahir dari keprihatinan mendalam atas lemahnya kapasitas legislatif muda, baik di kampus maupun di ranah organisasi kepemudaan. 

Ia menyebutkan bahwa banyak anggota legislatif muda yang belum memahami sepenuhnya fungsi representasi dan tanggung jawab moral di balik posisi tersebut.

“Tidak semua anggota legislatif, khususnya di tingkat mahasiswa maupun organisasi kepemudaan, memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam menjalankan fungsinya,” ujarnya kepada media dialeksis.com, Minggu, 19 Oktober 2025.

Menurutnya, minimnya pemahaman tentang tugas dan wewenang legislatif sering kali berdampak pada lemahnya kinerja serta rendahnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan strategis.

Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Di tengah derasnya arus pragmatisme politik, legislator muda kerap terjebak dalam euforia jabatan tanpa memahami esensi pelayanan publik. 

Kondisi ini pula yang menjadi bahan refleksi utama dalam sesi diskusi, di mana para pembicara menekankan pentingnya pendidikan politik yang beretika dan berbasis nilai.

“Program ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang sistem ketatanegaraan, proses legislasi, mekanisme pengawasan, hingga praktik politik yang etis dan representatif,” ujar Arie.

Menurut Arie, Sekolah Legislatif merupakan bagian dari agenda besar DPM UTU untuk menyiapkan kader bangsa yang siap berkompetisi di panggung publik, namun tetap menjunjung nilai-nilai moral, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan bahwa demokrasi bukan hanya soal kursi dan kekuasaan, tapi juga tanggung jawab dan keberanian untuk berpihak pada kebenaran,” tutupnya.

Keyword:


Editor :
Alfi Nora

riset-JSI