Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej mengingatkan hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang awalnya bersifat perdata dapat berkembang menjadi perkara pidana jika ditemukan unsur penipuan. [Foto: Dok. Kemenkum]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej mengingatkan hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang awalnya bersifat perdata dapat berkembang menjadi perkara pidana jika ditemukan unsur penipuan.
Eddy mengatakan, hubungan utang-piutang pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan. Namun, dalam kondisi tertentu, persoalan tersebut bisa masuk ke ranah pidana.
“Kita tahu persis bahwa sebenarnya yang terjadi antara debitur dan kreditur itu adalah suatu hubungan hukum keperdataan. Tetapi kemudian, tidak menutup kemungkinan, hubungan hukum keperdataan ini lalu menjadi suatu peristiwa pidana,” kata Eddy.
Ia menjelaskan, penipuan diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata dan Pasal 492 KUHP baru tentang Perbuatan Curang. Kedua aturan tersebut mengatur penipuan dari perspektif hukum yang berbeda.
Penipuan Bisa Jadi Alasan Pembatalan Perjanjian
Menurut Eddy, dalam hukum perdata, penipuan dapat terjadi sejak tahap sebelum perjanjian dibuat atau pra-kontrak. Karena itu, kreditur dan perusahaan pembiayaan perlu memeriksa kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya.
“Penipuan dalam konteks perdata terjadi (pada tahap) pra-kontrak. Bahwa para kreditur atau perusahaan pembiayaan itu harus betul-betul mengecek debitur itu mampu bayar atau tidak,” ujarnya.
Eddy menambahkan, Pasal 1328 KUHPerdata memberikan dasar untuk meminta pembatalan perjanjian apabila terdapat unsur penipuan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Ia menyebut terdapat tiga kondisi yang dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian, yakni dwang atau paksaan, dwaling atau kekhilafan, serta bedrog atau penipuan.
“Pertanyaan lebih lanjut, apa kondisi (yang) dapat dimintakan pembatalan? Satu apabila terjadi ‘dwang’, dwang itu paksaan; dua apabila terjadi ‘dwaling’, kesesatan; atau yang ketiga, ‘bedrog’, penipuan,” jelasnya.
Eddy menekankan pentingnya pemeriksaan terhadap calon debitur sebelum perjanjian pembiayaan disepakati. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya sengketa sekaligus mengantisipasi persoalan hukum yang berpotensi berlanjut ke ranah pidana. [in]
Sebelumnya
