Lima combine harvester berukuran besar menjadi salah satu bagian dari 21 unit Alsintan bantuan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Aceh Tengah. [Foto: Dok. Tim Media Satgas PRR]
DIALEKSIS.COM | Takengon - Upaya memulihkan sektor pertanian termasuk di Kabupaten Aceh Tengah, pascabencana pada November 2025 lalu, mulai diperkuat dengan penyerahan 21 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan Presiden melalui Kementerian Pertanian.
Bantuan ini agar petani kembali dapat mengolah lahan, mempersiapkan masa tanam, hingga mempercepat proses panen di tengah upaya pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana.
Bagi petani, kehadiran alsintan bukan sekadar tambahan sarana produksi. Bantuan tersebut menjadi harapan untuk kembali menggerakkan aktivitas pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga. Setelah bencana merusak lahan dan mengganggu kegiatan produksi, dukungan peralatan menjadi salah satu kebutuhan agar petani dapat kembali bekerja dan memperoleh penghasilan.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya mengingatkan pemerintah daerah agar memaksimalkan anggaran pemulihan yang telah disalurkan. Dana tersebut harus digunakan sesuai peruntukannya dan tidak dialihkan untuk kebutuhan lain maupun sengaja disimpan sehingga menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).
“Jangan sampai alasannya karena dananya dipakai buat yang lain, yang bukan bencana, atau karena sengaja untuk dijadikan SiLPA akhir tahun untuk diluncurkan tahun depan. Enggak boleh. Gunakan, dan kami akan pantau itu,” ujar Tito dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Kehadiran negara dalam proses pemulihan rekonstruksi dan rehabilitasi, dalam bentuk dukungan anggaran, program, dan pengawasan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat terdampak.
21 Alsintan Perkuat Kegiatan Pertanian
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah, Iwan Sejahtera, menjelaskan bahwa 21 unit alsintan yang diserahkan kepada kelompok tani terdiri atas lima traktor roda empat, dua traktor roda dua, satu crawler tractor, lima combine harvester berukuran besar, serta delapan power thresher.
Menurut Iwan, bantuan tersebut merupakan realisasi Kementerian Pertanian atas usulan yang disampaikan pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan kelompok tani di Aceh Tengah.
“Harapan kita, bantuan alsintan ini dapat meringankan pekerjaan petani, mulai dari pengolahan lahan dan tanah sawah hingga penanganan pascapanen. Dengan begitu, produktivitas dan hasil pertanian juga dapat meningkat,” kata Iwan.
Penyaluran dilakukan kepada kelompok tani yang mewakili sejumlah kecamatan. Penerimanya tidak terbatas pada wilayah terdampak bencana, tetapi juga menjangkau kelompok tani lain yang membutuhkan, terutama petani pengelola lahan persawahan.
Traktor roda dua dan roda empat dimanfaatkan untuk pengolahan tanah serta persiapan lahan sebelum penanaman. Sementara itu, combine harvester dan power thresher mendukung proses panen dan pascapanen.
Iwan menegaskan, alsintan tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Kelompok tani dapat memanfaatkannya secara bersama melalui mekanisme penyewaan, dengan hasil pemanfaatan digunakan untuk membiayai perawatan dan pemeliharaan alat.
Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, juga menegaskan bahwa pemanfaatan dan kondisi alsintan akan dievaluasi dalam enam bulan. Apabila ditemukan alat yang tidak digunakan atau tidak dirawat dengan baik, pemerintah akan melakukan penataan kembali penyalurannya agar bantuan tepat guna dan berkelanjutan.
Kerusakan Pertanian Membutuhkan Pemulihan Terpadu
Besarnya kebutuhan pemulihan terlihat dari data kerusakan sektor pertanian di Aceh Tengah. Berdasarkan Laporan Pantauan Data Penanggulangan Bencana Alam Hidrometeorologi Kabupaten Aceh Tengah per 2 Januari 2026, perkebunan kopi terdampak mencapai sekitar 12.638 hektare, tanaman cabai 4.100 hektare, dan lahan sawah 2.787 hektare.
Pada skala regional, dokumen Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatera, mencatat luas sawah terdampak di tiga provinsi mencapai 94.742 hektare. Rinciannya, Aceh 57.171 hektare, Sumatera Utara 31.128 hektare, dan Sumatera Barat 6.443 hektare.
Data tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan pertanian tidak cukup hanya melalui penyaluran alat dan mesin. Perbaikan lahan sawah, jaringan irigasi, penyediaan benih dan bibit, pemulihan sarana produksi, serta pendampingan teknis juga diperlukan agar lahan yang terdampak dapat kembali produktif.
Renduk PRRP, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026, menjadi pedoman kebijakan nasional dalam mengarahkan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana.
Dalam dokumen tersebut, pemulihan sektor pertanian ditempatkan sebagai agenda terpadu. Tidak hanya menyangkut rehabilitasi infrastruktur pertanian, tetapi juga penguatan kelembagaan petani, akses pembiayaan, hingga pemasaran hasil produksi.
Dukungan Pembiayaan Pusat dan Daerah
Dari sisi pembiayaan, Renduk mencantumkan sejumlah sumber pendanaan pemulihan, meliputi APBN, termasuk Transfer ke Daerah (TKD), APBD provinsi, serta sumber pendanaan sah lainnya di luar APBN dan APBD, termasuk dukungan dunia usaha dan filantropi.
Kementerian Pertanian juga menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp2,62 triliun untuk mendukung pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak Sumatera. Dari jumlah tersebut, Rp792,56 miliar dialokasikan untuk rehabilitasi lahan sawah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Khusus Aceh, alokasi yang tercantum mencapai Rp420,55 miliar.
Sementara itu, bantuan 21 unit alsintan di Aceh Tengah merupakan dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian atas usulan pemerintah daerah. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sarana produksi petani, sejalan dengan agenda pemulihan sektor pertanian dalam Renduk.
Melalui sinergi Satgas PRR, pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, serta kementerian dan lembaga terkait, pelaksanaan program diharapkan berjalan sesuai kebutuhan dan arah kebijakan pemulihan nasional.
Bagi petani Aceh Tengah, keberhasilan pemulihan bukan semata diukur dari jumlah alat yang diserahkan. Lebih dari itu, mereka menantikan saat lahan kembali dapat diolah, tanaman tumbuh, hasil panen meningkat, dan aktivitas ekonomi keluarga kembali berjalan. Di titik inilah kehadiran negara diharapkan benar-benar terasa. [*]
Sebelumnya
