Pekerjaan membangun jembatan perintis di Desa Rambong Rambong Payong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh terus dikebut para pekerja agar akses pelayanan publik kembali pulih. [Foto: Dok. Tim Media Satgas PRR]
DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Bagi warga Desa Lhok Bayu dan Rambong Payong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, sebuah jembatan bukan sekadar bangunan yang menghubungkan dua sisi sungai. Jembatan menjadi penentu seberapa mudah anak-anak pergi ke sekolah, warga mendapatkan layanan kesehatan, hingga petani membawa hasil pertanian.
Harapan itu tumbuh setelah pembangunan Jembatan Perintis Rambong Payong. Berdasarkan laporan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) per 24 Oktober 2026, pembangunan jembatan tersebut telah mencapai progres 61-70 persen.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pembangunan jembatan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat terdampak bencana.
“Pembangunan jembatan bukan sekadar menyambungkan kembali wilayah yang terputus, melainkan juga mendukung pemulihan kehidupan masyarakat serta memberikan rasa aman bagi warga yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses,” ucap Tito, Sabtu (1/8/2026).
Menurut Tito, keberadaan jembatan juga membuka kembali akses masyarakat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pusat perekonomian, lahan pertanian, dan berbagai layanan publik.
Akses Warga Lhok Bayu-Rambong Payong Kembali Dipulihkan
Geuchik Lhok Bayu, Mursalim, mengatakan sebelum jembatan terputus, warga dapat menuju pusat Kecamatan Sawang hanya dalam waktu sekitar 15-20 menit. Setelah jembatan tidak dapat dilalui, warga harus menggunakan jalur alternatif. Dengan sepeda motor, perjalanan bisa mencapai sekitar 1,5 jam, sedangkan menggunakan mobil dapat mendekati 2,5 jam.
Dampaknya paling terasa bagi anak-anak sekolah. “Pada saat jembatan terputus, otomatis siswa kami tidak bisa ke sekolah,” kata Mursalim.
Sebagian keluarga tetap berupaya mengantarkan anak-anak melalui jalur alternatif, tapi perjalanan yang jauh membuat kebutuhan bahan bakar meningkat dan menambah beban keluarga.
Persoalan tersebut semakin berat ketika hujan turun dan air sungai kembali meluap. Aktivitas sekolah pun dapat kembali terganggu karena kondisi akses sangat bergantung pada cuaca.
Gangguan akses juga dirasakan warga ketika membutuhkan layanan kesehatan. Mursalim mengatakan, ketika jalur menuju fasilitas kesehatan terputus, sebagian warga sempat mengandalkan pengobatan tradisional. Untuk kebutuhan penanganan lebih lanjut, warga harus mencari fasilitas kesehatan di wilayah lain.
Warga Rambong Payong, Saifulbahri, mengatakan persoalan serupa terjadi ketika warga membutuhkan ambulans. Kendaraan medis harus mengambil jalur memutar melalui wilayah Bireuen dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam.
Karena itu, pembangunan kembali Jembatan Perintis Rambong Payong menjadi penting bagi warga. “Sekarang anak sekolah, kalau sudah siap jembatan ini, mungkin akan normal kembali,” kata Saifulbahri.
Jembatan Rambong Payong
Pembangunan Jembatan Perintis Rambong Payong merupakan bagian dari upaya pemerintah memulihkan konektivitas masyarakat terdampak bencana. Dibangun oleh TNI AD.
Jembatan Perintis merupakan infrastruktur penghubung yang berfungsi membuka atau memulihkan akses masyarakat, terutama di wilayah yang konektivitasnya terganggu dan membutuhkan penanganan segera serta menjadi bagian dari Program Jembatan Perintis Garuda Merah Putih, program nasional pembangunan jembatan dan penyediaan sumber air bersih di berbagai wilayah Indonesia yang diinisiasi pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pemulihan pascabencana, jembatan perintis menjadi bagian penting untuk mengembalikan akses kritis masyarakat sembari menunggu pembangunan atau rekonstruksi jembatan permanen sesuai kebutuhan dan perencanaan.
Pembangunan Jembatan Perintis Rambong Payong merupakan bagian dari pekerjaan Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat dalam mempercepat pemulihan konektivitas di wilayah terdampak bencana Sumatra. Pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat melalui semangat gotong royong, serta unsur TNI melalui jajaran Kodam, Korem, Kodim, dan Babinsa.
Dalam penanganan pascabencana Sumatera, Satgas PRR turut mengoordinasikan pembangunan jembatan perintis, termasuk penentuan lokasi, penganggaran, dan percepatan penyelesaian pekerjaan.
60 Jembatan Perintis di Aceh Sudah Selesai
Berdasarkan laporan perkembangan Satgas PRR pada Sabtu, 24 Oktober 2026, terdapat 60 Jembatan Bailey, 137 Jembatan Armco, dan 110 Jembatan Perintis yang masuk dalam penanganan Satgas Jembatan TNI AD di Aceh. Dari 110 jembatan perintis tersebut, 60 unit telah selesai, sedangkan 50 unit masih dalam proses pemasangan.
Sejumlah jembatan perintis lainnya di Aceh juga masih dikerjakan dengan tingkat kemajuan yang berbeda sesuai kondisi kerusakan, kebutuhan masyarakat, dan karakteristik masing-masing lokasi.
Data tersebut memperlihatkan pemulihan konektivitas dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan akses yang paling dibutuhkan masyarakat terdampak.
Delapan Pekerja Kejar Penyelesaian Jembatan
Di Rambong Payong, agenda pemulihan kini terlihat dalam pekerjaan fisik di lapangan. Sebanyak delapan pekerja memotong, merangkai, dan mengelas besi untuk menyelesaikan struktur jembatan.
Di tengah pekerjaan tersebut, warga menanti akses kembali normal. Gotong royong pemulihan dilakukan TNI AD bersama para pekerja untuk mempercepat kebutuhan masyarakat.
Kasatgas PRR Tito kembali menegaskan kegiatan pemulihan harus terus berjalan. “Kegiatannya nggak boleh dikurangi karena akan berdampak ke masyarakat,” tegasnya pada Rabu (21/10/2026).
Bagi warga Lhok Bayu dan Rambong Payong, progres 61-70 persen itu bukan sekadar angka. Setiap struktur yang terpasang menandai semakin dekatnya akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, lahan pertanian, dan pusat ekonomi kembali normal.
Pemulihan jembatan bukan hanya soal menyambungkan kembali dua sisi jalan, tetapi juga memulihkan mobilitas dan aktivitas warga yang sempat terganggu akibat bencana. Dengan pekerjaan yang terus berjalan, harapan untuk kembali beraktivitas tanpa harus menempuh jalur memutar pun semakin terbuka.
Sejalan Renduk PRRP Sumatra
Pembangunan jembatan menjadi salah satu bagian penting dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Melalui Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat (TNI AD), pemerintah berupaya membuka kembali akses masyarakat yang sempat terputus akibat banjir dan longsor, sekaligus mendukung pemulihan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
Langkah tersebut sejalan dengan arah Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra (Renduk PRRP Sumatra) 2026-2028, yang menempatkan pemulihan infrastruktur dasar sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi wilayah terdampak. Pembangunan tidak hanya diarahkan untuk memulihkan akses, tetapi juga mendukung mobilitas penduduk, distribusi logistik, serta akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.
Dalam pelaksanaannya, Satgas Jembatan TNI AD mengerjakan sejumlah jenis jembatan, antara lain Bailey, Armco, dan jembatan perintis atau gantung. Ketiga jenis tersebut digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan akses dan kondisi lapangan di wilayah terdampak bencana. [*]
Sebelumnya
