Sabtu, 21 November 2026
Beranda / Sumatera Pulih / Satgas PRR Beri Bantuan Ekskavator, Warga Harap Normalisasi Irigasi Lueng Sikureung Rutin

Satgas PRR Beri Bantuan Ekskavator, Warga Harap Normalisasi Irigasi Lueng Sikureung Rutin

Jum`at, 20 November 2026 15:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Redaksi

Satu ekskavator bantuan Satgas PRR sedang mengeruk endapan lumpur di saluran irigasi di kawasan Lueng Sikureung, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. [Foto: Dok. Tim Media Satgas PRR]


DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Pembersihan saluran irigasi di kawasan Lueng Sikureung, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, mulai dilakukan menggunakan satu unit ekskavator. Alat berat tersebut merupakan bantuan dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR). 

Dengan pengerukan ekskavator bantuan Satgas PRR itu, diharapkan memperlancar aliran air sekaligus mendukung pemulihan aktivitas pertanian masyarakat setelah bencana banjir.

Saluran yang mengalami pendangkalan akibat endapan lumpur itu selama ini menghambat aliran air menuju Kuala Bungkah dan Kuala Mane. Sehingga kawasan persawahan dan permukiman warga rentan tergenang air, bahkan hujan dengan intensitas ringan sekalipun.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, menjelaskan sejak April hingga Oktober 2026 tercatat sedikitnya 41 kejadian banjir susulan di tiga provinsi. Akibatnya, sejumlah infrastruktur yang telah diperbaiki kembali terdampak.

“Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137, yang terdampak,” ujar Tito usai rapat kabinet terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dari 137 sungai terdampak, sebanyak 31 berada di Aceh, 48 di Sumatera Utara, dan 58 di Sumatera Barat. Pemerintah juga menangani 38 muara. Sebanyak tujuh telah selesai dinormalisasi, 11 masih dikerjakan, dan 20 lainnya belum tertangani.

“Presiden tadi sudah menekankan khusus untuk normalisasi sungai ini prioritas. Karena ini kalau sedimennya tinggi, ada hujan, kemudian dia akan keluar dari tanggul, banjir lagi,” jelasnya.

Penanganan Tidak Cukup Sekali

Normalisasi saluran direncanakan mencakup saluran sepanjang sekitar lima kilometer, mulai dari Lueng Sikureung hingga Krueng Ajoe. Penanganannya meliputi wilayah Desa Ulee Madon, Meunasah Aron, Cot Trueng, dan Dakuta.

Satgas PRR memberikan waktu 24 hari kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Apabila belum tuntas, waktu penanganan dapat ditambah. Warga Desa Ulee Madon, Anwar Hasan, mengatakan normalisasi saluran tersebut sudah lama dinantikan masyarakat. Mereka berharap kehadiran alat berat dapat membantu mengatasi hambatan aliran air yang selama ini berdampak terhadap kegiatan pertanian.

"Untuk melancarkan aliran air ke Kuala Bungkah. Kami sangat berharap pemerintah memperhatikan saluran ini. Pekerjaan ini sudah lama kami tunggu," katanya.

Ia juga berharap, normalisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Sebab saluran dapat kembali dipenuhi endapan hanya dalam waktu sekitar enam bulan setelah dibersihkan.

"Kami berharap setiap tahun, kalau bisa dua kali setahun. Dalam enam bulan saja salurannya sudah penuh lagi," ujar Anwar.

Ia menjelaskan, posisi kampungnya yang lebih rendah dibandingkan kawasan lain di Kecamatan Muara Batu, membuat warga membutuhkan saluran pembuangan yang selalu berfungsi. Jika aliran kembali tersumbat, air berpotensi meluap ke kawasan permukiman dan persawahan.

Pemulihan Infrastruktur Air Dilakukan dari Hulu hingga Hilir

Normalisasi saluran irigasi menjadi bagian dari upaya pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera. Penanganan tidak hanya menyasar bangunan fisik, tetapi juga sistem sungai, muara, pengendalian sedimen, dan jaringan irigasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Apri Artoto, menjelaskan bahwa pemulihan infrastruktur sumber daya air diarahkan pada pengendalian aliran dari hulu hingga hilir. Pekerjaan mencakup sungai, muara, jaringan irigasi, serta bangunan pengendali sedimen.

"Muara adalah titik kendali aliran yang menentukan stabilitas dari hulu hingga hilir," ujarnya.

Terdapat 33 sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan progres penanganan rata-rata 19,19 persen. Pada bagian hilir, dari 29 penanganan muara yang direncanakan, empat telah selesai, enam sedang dikerjakan, dan 19 masih dalam proses lelang.

Selain itu, pembangunan 11 sabo dam untuk mengendalikan sedimen juga dilakukan. Bangunan tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi Risiko banjir berulang. Untuk sektor sumber daya air, pagu efektif penanganan pascabencana Kementerian PU mencapai Rp7,85 triliun dari total pagu efektif Rp21,42 triliun.

Pembersihan saluran di sekitar sawah membutuhkan dukungan penanganan sungai serta muara agar air dapat mengalir. Sementara itu, pengendalian sedimen di hulu membantu melindungi jaringan air yang telah diperbaiki dan mendukung keberlanjutan pemanfaatannya oleh masyarakat. 

Dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026-2028, yang menjadi pedoman pemulihan Sumatera, arah rehabilitasi sistem sungai dan pengendalian risiko banjir berbasis daerah aliran sungai mencakup rehabilitasi tanggul dan tebing sungai, penyesuaian kapasitas alur sungai terhadap perubahan kondisi pascabencana, serta pengendalian dampak sedimentasi.

Renduk yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026 tersebut, juga mengarahkan penyesuaian sistem irigasi dengan kondisi lahan, alur sungai, dan sumber air pascabencana. Langkah ini penting agar infrastruktur yang dipulihkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan terkini.

Penanganan sungai mencakup pengerukan dasar dan muara, penguatan tebing, serta pembangunan pengendali sedimen dalam satu kesatuan daerah aliran sungai (DAS). Upaya di hilir perlu didukung penanganan kawasan hulu, terutama melalui pengendalian longsor, erosi, dan rehabilitasi lahan kritis untuk mengurangi sedimentasi.

Di kawasan persawahan, pemulihan tidak hanya berfokus pada pembersihan material, tetapi juga perbaikan jaringan irigasi dan drainase. Dengan demikian, petani dapat kembali mengolah lahan dengan dukungan aliran air yang memadai, baik untuk kebutuhan pengairan maupun pembuangan. [*]

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI