Pemulihan akses penghubung, jalan dan jembatan di Desa Belang Kukumur, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, menjadi bagian penting dalam mengembalikan konektivitas wilayah tengah dengan pantai barat selatan Aceh. [Foto: Dok. Tim Media Satgas PRR]
DIALEKSIS.COM | Takengon - Pemulihan akses penghubung di Desa Belang Kukumur, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, menjadi bagian penting dalam mengembalikan konektivitas wilayah tengah dengan pantai barat selatan Aceh. Pembangunan jalan dan jembatan di jalur Takengon-Nagan Raya tersebut terus dipercepat agar mobilitas masyarakat serta distribusi logistik kembali berjalan normal.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak bencana membutuhkan kerja berkelanjutan. Terlebih, curah hujan tinggi dan bencana susulan masih berpotensi merusak infrastruktur yang telah diperbaiki.
“Jembatan yang sudah dibangun terbawa arus lagi, banjir bandang. Di Aceh, jalan antara Aceh Tengah sampai Bireuen yang sudah bisa dilalui, longsor lagi. PU harus bekerja lebih keras lagi. Itulah tantangan yang kita hadapi, tetapi kita terus jalan,” kata Tito seusai rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan pemulihan infrastruktur di Aceh yang tidak hanya membutuhkan pembangunan kembali, tetapi juga penguatan konektivitas agar akses masyarakat dapat berfungsi lebih aman dan berkelanjutan.
Mengembalikan Akses yang Sempat Terputus
Bagi masyarakat Desa Belang Kukumur dan kawasan sekitarnya, pembangunan ini bukan sekadar proyek jalan dan jembatan. Sebelumnya, akses di kawasan tersebut praktis tidak dapat dilalui kendaraan setelah bencana merusak jalur penghubung.
Untuk mempertahankan aktivitas sehari-hari, masyarakat bersama pemerintah kampung bahkan bergotong royong membuka jalan setapak. Jalur sederhana itu menjadi pilihan agar hubungan antarkawasan tetap terjaga, meskipun perjalanan harus ditempuh dengan keterbatasan medan dan risiko keselamatan.
Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, mengatakan pemerintah daerah terus memantau perkembangan pembangunan bersama tim Satgas PRR Aceh-Sumatra yang dipimpin Laksamana TNI Nouldy J. Tangkas.
Menurut Muchsin, jalur tersebut memiliki peran strategis karena menghubungkan wilayah Takengon, Celala hingga perbatasan Nagan Raya. Kelancaran akses juga berpengaruh terhadap distribusi kebutuhan pokok dan biaya transportasi masyarakat.
“Jalur ini merupakan salah satu akses penghubung yang sangat penting. Selain untuk mobilitas masyarakat, kelancaran jalan juga berpengaruh terhadap pengendalian inflasi,” ujar Muchsin.
Progres Pekerjaan dan Penguatan Infrastruktur
Pemulihan kawasan Belang Kukumur dilakukan melalui penanganan jalan dan pembangunan jembatan permanen oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, dengan dukungan koordinasi pemerintah daerah.
Salah satu pekerjaan utama mencakup pembangunan Jembatan Belang Kukumur sepanjang 80 meter serta penanganan jalan sepanjang 560 meter pada ruas Skep-Blang Kekumur. Paket pekerjaan tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp9,3 miliar.
Berdasarkan data progres pembangunan yang disampaikan oleh Plt. Kepala BPJN Aceh, Zulkarnain saat kunjungan kerja di akhir Oktober 2026 menyampaikan pembangunan Jembatan Blang Kukumur pada ruas Genting Gerbang-Celala-Batas Aceh Tengah/Nagan Raya telah mencapai 85,65 persen. Pembangunan permanen ini diharapkan menggantikan akses sebelumnya yang rusak dan terganggu akibat bencana hidrometeorologi.
Sementara itu, dalam pemantauan pemerintah daerah terhadap pekerjaan di kawasan Belang Kukumur, progres penanganan jalan sebelumnya diperkirakan sekitar 30 persen. Pembangunan jalan alternatif di bagian bawah telah melampaui 70 persen.
Muchsin mengatakan sejumlah peralatan berat telah disiagakan di lokasi, antara lain compactor, grader, excavator, dan roller untuk mendukung percepatan pekerjaan.
Tantangan teknis juga ditemukan di sekitar Jembatan PKI. Badan jalan di sisi jembatan mengalami ambles sepanjang kurang lebih 200 meter. Penanganannya membutuhkan penurunan elevasi sekitar 15 meter, termasuk pembangunan turap untuk memperkuat struktur tanah.
Selain kondisi geografis yang curam, hujan dan kendaraan berat pengangkut kebutuhan pokok dari arah Nagan Raya serta Aceh Barat turut memengaruhi pengerjaan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pelaksana melakukan pengerasan di sejumlah titik dan membangun jalur alternatif dengan kontur lebih landai.
Sinergi Renduk dan Dukungan Anggaran Pusat
Dari sisi pembiayaan, pembangunan jalan dan jembatan pada jalur penghubung tersebut ditangani pemerintah pusat melalui Kementerian PU. Untuk paket pembangunan Jembatan Belang Kekumur sepanjang 80 meter dan penanganan jalan 560 meter, anggaran yang disampaikan mencapai sekitar Rp9,3 miliar.
Penanganan ini menjadi bagian dari sinergi dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026-2028. Dokumen tersebut menjadi pedoman pemerintah dalam menyelaraskan kebutuhan pemulihan infrastruktur, konektivitas, dan pelayanan dasar di wilayah terdampak bencana.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, memastikan percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta jembatan yang rusak di Aceh. Menurut Tito, kebijakan tersebut juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus aspek keselamatan.
"Pemerintah tidak ingin aktivitas warga terganggu. Namun, kami juga tidak ingin mengambil risiko apabila kondisi jembatan belum sepenuhnya dinyatakan aman. Kami enggak ingin juga kalau ada kecelakaan kemudian roboh," tegas Tito.
Melalui koordinasi Satgas PRR, kementerian teknis, khususnya Kementerian PU melalui BPJN Aceh, menjalankan penanganan fisik sesuai kewenangannya. Sementara pemerintah daerah berperan dalam koordinasi wilayah, penyelesaian persoalan administratif, serta memastikan kebutuhan masyarakat selama pembangunan tetap diperhatikan.
Muchsin menyebut persoalan lahan yang sebelumnya menjadi salah satu kendala pekerjaan kini telah menemukan penyelesaian melalui koordinasi dengan pihak terkait. Pemerintah daerah berharap tidak ada lagi hambatan administratif yang mengganggu percepatan pembangunan.
Ia optimistis akses penghubung tersebut dapat segera difungsikan secara lebih optimal sehingga beban biaya angkut dan mobilisasi barang yang selama ini dirasakan masyarakat bisa berkurang.
Di tengah proses pembangunan, keterlibatan pemuda Desa Belang Kukumur sebagai tenaga kerja juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Sejumlah warga membantu pekerjaan proyek, termasuk pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi konstruksi.
Bagi masyarakat yang sebelumnya harus mengandalkan jalan setapak hasil gotong royong, pembangunan ini menjadi bukti bahwa upaya pemulihan pascabencana tidak berhenti pada penanganan kerusakan fisik.
Kehadiran pemerintah melalui pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mengembalikan akses, menghidupkan aktivitas ekonomi, serta menyambungkan kembali kehidupan masyarakat wilayah tengah dengan pantai barat selatan Aceh. [*]
Sebelumnya
