kip lhok
Beranda / /

  • Pemkab dan DPRK Aceh Besar Sahkan APBK-P Tahun Anggaran 2024
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Pemkab dan DPRK Aceh Besar Sahkan APBK-P Tahun Anggaran 2024

    DIALEKSIS.COM | Kota Jantho - Pemerintah Kabupaten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Perubahan APBK menjadi Qanun Perubahan APBK Aceh Besar Tahun Anggaran 2024, ditetapkan dalam Sidang Paripurna ke-11 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2024-2025 DPRK Aceh Besar di Gedung DPRK Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (30/9/2024).

  • Ketuk Palu Pengesahan APBK-P Bireuen Disaat Kehadiran Anggota Dewan Tak Memenuhi Kuorum
    Aceh | 2 bulan lalu
    Ketuk Palu Pengesahan APBK-P Bireuen Disaat Kehadiran Anggota Dewan Tak Memenuhi Kuorum

    DIALEKSIS.COM | Bireuen - Dari jadwal sidang Jumat (30/8/2024) malam pukul 20.30 Wib berubah menjadi hari Sabtu (31/8/2024), sidang paripurna baru dimulai pukul 00.37 Wib setelah diskor 2 kali. Sidang untuk serangkaian pengesahan Qanun tersebut sempat dua kali diskor karena tak memenuhi Kuorum. Dari total 40 orang anggota DPRK Bireuen, Dari daftar hadir hanya 24 orang yang hadir dalam ruang sidang.

  • Belanja Pemkab Bireuen dalam APBK-Perubahan TA 2022 Bertambah Rp81 M
    Aceh | 2 tahun lalu
    Belanja Pemkab Bireuen dalam APBK-Perubahan TA 2022 Bertambah Rp81 M

    DIALEKSIS.COM | Bireuen - Belanja Pemkab Bireuen dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK-P) 2022 Bertambah Rp81 M. Pembahasan Rancangan Qanun Bireuen tentang APBK-P TA 2022 antara tim Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Bireuen telah rampung.


  • Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang Minta Bupati Mursil Copot Kepala BPKD
    Aceh | 3 tahun lalu
    Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang Minta Bupati Mursil Copot Kepala BPKD

    DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Muhammad Nur meminta kepada Bupati Mursil untuk mencopot jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) setempat yang saat ini dijabat oleh Yusriati.