DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ahmad Mirza Safwandy, menyatakan pihaknya telah melakukan konsultasi terkait Putusan PTTUN Medan Nomor 15/G/PILKADA/2024/PTTUN.MDN ke KIP Aceh dan KPU RI.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam rangka menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu, Ahmad Mirza Safwandy, Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh periode 2023-2028, mengeluarkan pernyataan resmi.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh, Ahmad Mirza Safwandy menjawab Dialeksis terkait dengan pertanyaan mengenai pelaksanaan perpanjangan pendaftaran yang dilakukan selama tiga hari, untuk kabupaten/kota yang kurang dari dua pasangan calon saat pendaftaran.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ahmad Mirza Safwandy, memberikan penjelasan terkait ketentuan yang berlaku jika salah satu calon pasangan kandidat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meninggal dunia.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan (Kadivkumwas) KIP Aceh, Ahmad Mirza Safwandy, menjelaskan bahwa salah satu syarat pencalonan pada Pilkada 2024 adalah calon anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2024 wajib mengundurkan diri apabila mendaftar sebagai pasangan calon dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Hal ini disampaikannya pada Selasa (03/09/2024).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ahmad Mirza Safwandy, menegaskan bahwa penggantian pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh hanya bisa dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu yang diatur ketat oleh undang-

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh, Ahmad Mirza Safwandy saat diminta tanggapan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengaku belum membaca putusan tersebut, namun kata dia, jika putusan MK seperti yang diberitakan tersebut, maka hal yang sama berlaku di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyoroti pentingnya Pilkada serentak tahun 2024 sebagai momen krusial bagi masa depan Aceh. Ahmad Mirza Safwandy, Komisioner KIP Aceh, menekankan signifikansi pemilihan ini dalam konteks perencanaan pembangunan jangka panjang dan partisipasi generasi muda.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bergerak cepat merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Pidie Jaya. Ahmad Mirza Safwandy, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh, mengonfirmasi hal tersebut kepada Dialeksis.com, Minggu (30/6/2024).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ahmad Mirza Safwandy, menyampaikan terdapat 21 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk Provinsi Aceh. Namun, hanya 8 permohonan yang dilanjutkan ke persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh Ahmad Mirza Safwandy mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan tahapan Pilkada 2024 untuk memilih gubernur/wakil gubernur dan bupati/walikota yang baru. Tahapan itu ditetapkan lewat Keputusan KIP Aceh Nomor 7 tahun 2024 tertanggal 16 April 2024.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Berkaitan dengan Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, penting bagi kita untuk sepenuhnya memahami subtansi dari keputusan tersebut. Dalam konteks ini, Dialeksis.com (14/04/2024) meminta pandangan Ahmad Mirza Safwandy, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP Aceh).

DIALEKSIS.COM | Aceh - ANFREL, sebuah lembaga pemantau internasional, telah menugaskan Bikal Shrestha sebagai perwakilan mereka untuk memantau proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, bertemu dengan KIP Aceh.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ahmad Mirza Safwandy, tak kenal lelah bersama timnya dalam melakukan kegiatan monitoring terkait rekrutmen anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah kerja KIP Aceh Besar pada Rabu lalu.