Minggu, 06 April 2025
Beranda / /

  • Kasibun Daulay Kritik Alokasi Hibah Aceh ke Instansi Vertikal: Berpotensi Langgar Hierarki Hukum
    Pemerintahan | 3 hari lalu
    Kasibun Daulay Kritik Alokasi Hibah Aceh ke Instansi Vertikal: Berpotensi Langgar Hierarki Hukum

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Aceh mengalokasikan dana hibah senilai Rp32,179 miliar untuk sembilan proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung instansi vertikal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025. Alokasi ini menuai sorotan dari Transparansi Tender Indonesia (TTI), yang mengingatkan adanya potensi pelanggaran terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2019, khususnya Pasal 54, 93, dan 97. Aturan tersebut melarang pemberian hibah kepada instansi vertikal, yakni lembaga yang berada di bawah kendali pemerintah pusat.

  • Kemenag Akan Selesaikan Tunggakan Jasa Profesi Penghulu 2024 Sebesar Rp18,33 Miliar
    Nasional | 18 hari lalu
    Kemenag Akan Selesaikan Tunggakan Jasa Profesi Penghulu 2024 Sebesar Rp18,33 Miliar

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) akan menyelesaikan tunggakan Jasa Profesi (Jaspro) Penghulu tahun 2024 sebesar Rp18,33 miliar pada awal 2025. Dari jumlah tersebut, Rp14,3 miliar dengan nilai tunggakan di bawah Rp200 juta ditargetkan lunas pada triwulan I, sementara sisanya yang melebihi Rp200 juta akan diselesaikan pada semester I tahun 2025.

  • Plt Sekda Gayo Lues: Pemda Anggarkan Dana untuk PPPK yang Lolos Seleksi
    Aceh | 3 bulan lalu
    Plt Sekda Gayo Lues: Pemda Anggarkan Dana untuk PPPK yang Lolos Seleksi

    DIALEKSIS.COM | Blangkejeren - Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gayo Lues, Nevirizal, mengungkapkan Pemerintah Daerah (Pemda) hanya menganggarkan dana untuk Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengikuti ujian dan dinyatakan lulus sesuai dengan formasi yang diminta pada seleksi PPPK tahun 2024.

  • PT Agama Medan Minta Dukungan Wali Nanggroe Aceh Perkuat Kewenangan
    Pemerintahan | 5 bulan lalu
    PT Agama Medan Minta Dukungan Wali Nanggroe Aceh Perkuat Kewenangan

    DIALEKSIS.COM | Medan - Salah satu yang dimintakan dukungan kepada Wali Nanggroe adalah, agar dapat membantu Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk dapat menerima tambahan alokasi anggaran dari Mahkamah Agung, seperti yang telah sukses terlaksana bagi Mahkamah Syar'iyah Aceh.

  • Mendagri Apresiasi Perjuangan Mentan Amran Tambah Alokasi Pupuk Hingga 100 Persen
    Ekonomi | 8 bulan lalu
    Mendagri Apresiasi Perjuangan Mentan Amran Tambah Alokasi Pupuk Hingga 100 Persen

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi perjuangan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang berhasil menambah alokasi pupuk subsidi hingga 100 persen. Bagi Tito, tambahan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi terutama dari sisi pemenuhan produksi beras dalam negeri.

  • Pemkab Nagan Raya Cairkan ADG Tahap I Rp15,7 Miliar
    Pemerintahan | 11 bulan lalu
    Pemkab Nagan Raya Cairkan ADG Tahap I Rp15,7 Miliar

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh menyalurkan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I dari Januari sampai dengan Maret 2024 kepada 222 gampong di Kabupaten Nagan Raya. 

  • ESDM di Tahun 2023 Anggarkan  Rp 340 Miliar untuk Bagikan Rice Cooker Gratis
    Nasional | 2 tahun lalu
    ESDM di Tahun 2023 Anggarkan Rp 340 Miliar untuk Bagikan Rice Cooker Gratis

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Kementerian ESDM mengusulkan alokasi pendanaan sebesar Rp 340 miliar untuk membagikan rice cooker gratis melalui program bantuan penanak nasi listrik atau PBPNL yang ditujukan bagi 680.000 keluarga penerima manfaat (KPM). Alokasi pendanan tersebut saat ini telah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun anggaran 2023.


  • KPPAA Masih Belum Mendapatkan Kejelasan Terkait Alokasi Anggaran
    Aceh | 3 tahun lalu
    KPPAA Masih Belum Mendapatkan Kejelasan Terkait Alokasi Anggaran

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - KPPAA yang saat ini sudah habis masa SK kini masih belum bisa melaksanakan pemilihan Komisioner baru dan masih belum mendapati kejelasan apapun dari pemerintah Aceh terkait alokasi anggaran terhadap KPPAA.

« 1 2 »