Rabu, 30 Juli 2025
Beranda / /

  • Skandal Rp18 Juta Panwaslih, APH Kemana?
    Indepth | 9 hari lalu
    Skandal Rp18 Juta Panwaslih, APH Kemana?

    DIALEKSIS.COM | Indepth - Melihat laporan konkretnya tidak diproses serius oleh Panwaslih, Yulindawati membawa perkara ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam sidang DKPP sebuah fakta mencengangkan terkuak. Barang bukti uang tunai Rp18 juta ternyata hilang. Kelima komisioner Panwaslih tak mampu menunjukkan bukti uang yang dulu mereka sita.

  • Skandal Barang Bukti Hilang: Panwaslih Gagal Jaga Marwah Hukum!
    Tajuk | 9 hari lalu
    Skandal Barang Bukti Hilang: Panwaslih Gagal Jaga Marwah Hukum!

    DIALEKSIS.COM | Tajuk - Dalam sistem hukum yang sehat dan berintegritas, barang bukti adalah fondasi utama bagi tegaknya keadilan. Ia bukan sekadar pelengkap proses hukum, tetapi elemen vital yang menentukan arah dan nasib sebuah perkara. Maka, hilangnya barang bukti uang tunai dalam perkara dugaan politik uang di Banda Aceh, adalah kejanggalan yang tak bisa ditoleransi, apalagi dimaklumi.

  • Teuku Alfian: Ini Bukan Lalai, Tapi Cacat Integritas Penegakan Hukum
    Polkum | 9 hari lalu
    Teuku Alfian: Ini Bukan Lalai, Tapi Cacat Integritas Penegakan Hukum

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Advokat dan Koordinator Tim Pembela Hukum dan Demokrasi (TPHD), Teuku Alfian, yang akrab disapa Ampon T, angkat bicara soal hilangnya barang bukti berupa uang tunai dalam kasus dugaan politik uang yang terjadi di Banda Aceh. Ia menyebut, kejadian ini tak bisa dianggap remeh, sebab bukan hanya melanggar prosedur hukum, tetapi juga mencederai akal sehat dan kewarasan publik.

  • Kasibun Daulay: Kehilangan Barang Bukti di Panwaslih Banda Aceh Bisa Masuk Ranah Pidana
    Polkum | 10 hari lalu
    Kasibun Daulay: Kehilangan Barang Bukti di Panwaslih Banda Aceh Bisa Masuk Ranah Pidana

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Praktisi hukum dan pengacara senior, Kasibun Daulay, menanggapi serius proses pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh terkait penanganan laporan dugaan politik uang dalam Pilkada Banda Aceh 2024.

  • Musnahkan Barang Bukti, Sekda Harap Aceh Jaya Bebas Narkoba
    Aceh | 22 hari lalu
    Musnahkan Barang Bukti, Sekda Harap Aceh Jaya Bebas Narkoba

    DIALEKSIS.COM | Calang - Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos., yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Aceh Jaya, Teuku Reza Fahlevi, MM., ikut memusnahkan Barang Bukti (BB) narkoba yang digelar Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Jaya, Selasa (8/7/2025).

  • Cuaca di Banda Aceh Panas, Polisi Imbau Warga Tak Bakar Lahan Sembarangan
    Hankam | 25 hari lalu
    Cuaca di Banda Aceh Panas, Polisi Imbau Warga Tak Bakar Lahan Sembarangan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Personel Polsek Jajaran Polresta Banda Aceh melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) kepada masyarakat, di dalam wilayah hukum setempat. Edukasi ini penting untuk mencegah terjadinya karhutla yang dapat merugikan banyak sektor, baik dari segi kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi masyarakat.

  • Ahli Gizi Ingatkan Nutrisi Jemaah Haji Lansia Jangan Sembarangan!
    Nasional | 1 bulan lalu
    Ahli Gizi Ingatkan Nutrisi Jemaah Haji Lansia Jangan Sembarangan!

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Data Kementerian Agama melalui dashboard Siskohat mencatat, sebanyak 115.689 jemaah haji reguler hingga 28 Juni 2025 telah tiba di Indonesia. Perlu diingat, dari total 221.000 jemaah, lebih dari 80% merupakan jemaah berisiko tinggi dan lebih dari 30% adalah jemaah Lansia.

  • Aceh Jadi Provinsi Pertama di Sumatera yang Bebas Buang Air Besar Sembarangan
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Aceh Jadi Provinsi Pertama di Sumatera yang Bebas Buang Air Besar Sembarangan

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Aceh mencatat sejarah baru sebagai provinsi pertama di Pulau Sumatera yang berhasil meraih status Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) atau Open Defecation Free (ODF) secara menyeluruh. Dengan capaian ini, Aceh resmi menjadi provinsi ke-6 di Indonesia yang dinyatakan bebas dari praktik buang air besar sembarangan.

  • TTI: Proses Tender Harus Terbuka, Masyarakat Berhak Tahu
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    TTI: Proses Tender Harus Terbuka, Masyarakat Berhak Tahu

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Padahal, menurut Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, transparansi adalah pilar utama dalam mewujudkan integritas dan efisiensi dalam setiap proses tender, baik di sektor pemerintah maupun swasta.

  • Hingga Maret 2025, KPK Lelang Barang Rampasan Raup Rp53 Miliar
    Nasional | 1 bulan lalu
    Hingga Maret 2025, KPK Lelang Barang Rampasan Raup Rp53 Miliar

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggenjot pemulihan aset negara melalui strategi lelang barang rampasan. Sepanjang Januari hingga Maret 2025, KPK sukses mengembalikan dana senilai Rp53 miliar ke kas negara, sebagai hasil dari lelang barang bukti tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

  • Selain Wajib Bawa Kartu Nusuk, Berikut Daftar Barang Diperlukan Jemaah Haji Saat Wukuf
    Dunia | 1 bulan lalu
    Selain Wajib Bawa Kartu Nusuk, Berikut Daftar Barang Diperlukan Jemaah Haji Saat Wukuf

    DIALEKSIS.COM | Makkah - Puncak haji tinggal menghitung bilangan hari. Sesuai Rencana Perjalanan Haji (RPH) yang telah ditetapkan, jemaah haji akan melaksanakan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah atau 5 Juni 2025. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mengimbau jemaah haji tak perlu membawa koper ke Arafah karena hanya sedikit barang yang harus dibawa.


  • Perpres 46/2025: Pemerintah Perkuat Industri Nasional Lewat Pengadaan Barang dan Jasa
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    Perpres 46/2025: Pemerintah Perkuat Industri Nasional Lewat Pengadaan Barang dan Jasa

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Di tengah tekanan ekonomi global yang memukul berbagai sektor, termasuk industri manufaktur Indonesia, pemerintah menegaskan komitmennya dalam melindungi dan memperkuat industri dalam negeri. Salah satu langkah strategisnya adalah melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP), yang memuat kebijakan afirmatif pro-industri lokal.

  • Jelang Keberangkatan Haji: Jemaah Aceh Diingatkan Jangan Bawa Barang Mewah dan Barang Dilarang
    Aceh | 3 bulan lalu
    Jelang Keberangkatan Haji: Jemaah Aceh Diingatkan Jangan Bawa Barang Mewah dan Barang Dilarang

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menjelang keberangkatan Kloter pertama jemaah haji asal Aceh pada 18 Mei 2025, Kementerian Agama (Kemenag) Aceh mengingatkan calon “tamu Allah” untuk tidak membawa barang mewah atau barang terlarang guna menghindari risiko kehilangan, penyitaan, atau gangguan selama perjalanan ibadah. Pesan ini disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Azhari, dalam rapat koordinasi persiapan haji di Asrama Haji Embarkasi Aceh, Selasa (22/4/2025).

  • KPK Berhasil Lelang Barang Rampasan Rp42,35 Miliar
    Nasional | 4 bulan lalu
    KPK Berhasil Lelang Barang Rampasan Rp42,35 Miliar

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melelang 59 kelompok barang atau ‘lot’ objek barang rampasan hasil eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dalam penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)

« 1 2 3 4 5 6 »