kip lhok
Beranda / /

  • KPK Diminta Awasi Potensi Korupsi Menjelang Pemilu 2024
    Nasional | 1 tahun lalu
    KPK Diminta Awasi Potensi Korupsi Menjelang Pemilu 2024

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pakar Kebijakan Publik dari Wellbeing Asep Kususanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mencermati sekaligus mengawasi potensi korupsi menjelang Pemilu 2024.

    Asep menyampaikan hal itu sesaat setelah kegiatan peluncuran hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) bertajuk "Peran KPK dalam Pelaksanaan Pemilu Bersih" di Jakarta, Rabu (6/9/2023). Menurut Asep, praktik korupsi politik itu bermula dari pemilu yang sarat dengan potensi korupsi dan kolusi.



  • Pimpinan KPK Prioritaskan Pengawalan Pemilu 2024
    Nasional | 1 tahun lalu
    Pimpinan KPK Prioritaskan Pengawalan Pemilu 2024

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Masa jabatan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditambah satu tahun. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan program prioritas para pimpinan yakni ingin memastikan tindakan koruptif tidak terjadi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

    "Prioritas kita akan kita arahkan ke sana (Pemilu 2024), bagaimana penyelenggaraan pemilu itu bisa berjalan dengan jujur dan adil," kata Alex di Jakarta, Kamis (24/8/2023).

  • Korupsi Tukin Kementerian ESDM, KPK Ulik Duit yang Seharusnya Masuk ke Tersangka
    Nasional | 1 tahun lalu
    Korupsi Tukin Kementerian ESDM, KPK Ulik Duit yang Seharusnya Masuk ke Tersangka

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengulik besaran tunjangan kinerja (tukin) yang seharusnya diterima para tersangka dugaan korupsi penyaluran tukin di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Informasi itu diulik dengan memeriksa PNS di Kementerian ESDM Richa Dameria. 

  • PPATK Telusuri Dugaan Aliran Duit Narkoba untuk Pemilu 2024
    Berita | 1 tahun lalu
    PPATK Telusuri Dugaan Aliran Duit Narkoba untuk Pemilu 2024

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepala Biro Hubungan Masyarakat Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), M Natsir Kongah, menegaskan bahwa lembaganya selalu menjalin koordinasi yang erat dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). 

    Hal ini juga berlaku dalam rangka penelusuran dugaan aliran dana dari tindak pidana narkotika yang diduga digunakan untuk kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.