DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktur Eksekutif Forum Bersama Investigasi dan Advokasi (Forbina), Muhammad Nur, SH, bersama Maulana, SH, selaku kuasa hukum, menggugat Gubernur Aceh ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh terkait pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT Dua Perkasa Lestari (DPL). Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 45/G/2024/PTUN.BNA pada Jumat, 22 November 2024.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktur Eksekutif Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur, S.H., menyoroti sejumlah aspek kritis terkait wacana pembangunan pabrik pengolahan CPO di Aceh. Menurutnya, persoalan utama bukan hanya ketersediaan bahan baku, melainkan juga aspek pemasaran dan persaingan bisnis.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Forum Pemerhati Investasi Aceh (Forbina) mengungkap kesenjangan besar antara target dan realisasi investasi di Aceh. Target investasi Rp 42 triliun yang dicanangkan era kepemimpinan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah hanya terealisasi Rp 10,8 triliun hingga 2021, bahkan merosot ke Rp 2,36 triliun pada 2024.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktur Eksekutif Forum Bersama Intelektual Aceh (Forbina), Muhammad Nur, S.H., mengapresiasi visi dan misi ekonomi yang diusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh nomor urut 2, Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah. Dalam wawancara eksklusif dengan Dialeksis, Sabtu (28/09/2024), Nur menyoroti beberapa poin kunci dari program yang ditawarkan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Walaupun terdapat sejumlah perusahaan yang dicabut izin IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) nya oleh pemerintah pusat, Forum Bangun Investasi Aceh (ForBINA) mencatat hingga tahun 2022 terdapat ratusan investasi yang sudah bekerja di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bencana banjir berulang saban tahun diberbagai daerah di Aceh khususnya di musim penghujan tidak bisa lagi sekedar disikapi dengan aktivitas penangganan bencana melalalui bantuan kebencanaan. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Bangun Investasi Aceh (ForBINA) menyoroti sikap dan respon para pelaku usaha di Aceh yang terkesan minim pemahaman terkait dengan kebijakan tata ruang. Mestinya, pelaku usaha baik perusahaan plat merah, maupun swasta seharusnya mengambil peran dalam proses Revisi Qanun tersebut.