kip lhok
Beranda / /

  • Kominfo, KPU, Bawaslu, dan Platform Digital Komitmen Dukung Pilkada Damai 2024
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Kominfo, KPU, Bawaslu, dan Platform Digital Komitmen Dukung Pilkada Damai 2024

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, serta sejumlah platform digital seperti Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads), Google (Google dan YouTube), TikTok, SnackVideo, Telegram, dan Line berkomitmen mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Damai 2024.

  • Gaji Hasyim Asy'ari Sebelum Pencopotan dari Kursi Ketua KPU
    Nasional | 4 bulan lalu
    Gaji Hasyim Asy'ari Sebelum Pencopotan dari Kursi Ketua KPU

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.

    Sanksi pemecatan ini terkait aduan dari perempuan berinisial CAT yang merupakan seorang Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

    Mengintip Gaji Ketua KPU Hasyim Asy'ari Sebelum Dipecat


  • Bawaslu dan DKPP Diminta Periksa Komisioner KPU
    Berita | 1 tahun lalu
    Bawaslu dan DKPP Diminta Periksa Komisioner KPU

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 (TPDI) akan mengajukan permintaan penindakan terhadap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024. 

  • Ini Alasan KPU Beri Akses Terbatas Bawaslu untuk Akses Silon
    Nasional | 1 tahun lalu
    Ini Alasan KPU Beri Akses Terbatas Bawaslu untuk Akses Silon

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan pihaknya tetap memberikan akses bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terhadap Sistem Informasi Pencalonan (Silon), meskipun terbatas. Alasannya, karena ada data pribadi seseorang yang harus dilindungi.

    "Dalam pencalonan anggota legislatif, ada banyak dokumen yang terkategori informasi yang dikecualikan," kata Idham Holik saat dihubungi di Jakarta, Kamis (26/10/2023).

  • SK KIP Kabupaten/Kota Tak Kunjung Keluar, Pengamat Duga Karena Ada Sengketa
    Polkum | 1 tahun lalu
    SK KIP Kabupaten/Kota Tak Kunjung Keluar, Pengamat Duga Karena Ada Sengketa

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait penetapan komisioner terpilih Periode 2023-2028 untuk empat kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Padahal proses seleksi calon komisioner di empat kabupaten tersebut telah selesai dilakukan oleh DPRK setempat. 



  • Wapres Minta KPU-Bawaslu Netral Agar Pemilu 2024 Aman
    Nasional | 1 tahun lalu
    Wapres Minta KPU-Bawaslu Netral Agar Pemilu 2024 Aman

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan sikapnya netral dan adil. Penyelenggara pemilu memegang peran vital dalam mensukseskan Pemilu 2024.

    "Sebagai penyelenggara pemilu itu harus betul-betul adil, jangan memihak, jangan kelihatan seperti memihak kepada kelompok tertentu. Itu akan menimbulkan kemarahan dari pihak yang lain, itu sikap," ujar Kiai Ma'ruf dalam Dialog Kebhinekaan seperti dibagikan Sekretariat Wakil Presiden, Ahad (10/9/2023).

  • JPPR: KPU Wajib Beri Akses ke Bawaslu Terkait Dokumen Caleg
    Nasional | 1 tahun lalu
    JPPR: KPU Wajib Beri Akses ke Bawaslu Terkait Dokumen Caleg

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menganggap langkah pihaknya mengadukan semua komisioner KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan sesuatu yang lumrah. Aduan dilayangkan karena KPU tak kunjung memberikan akses kepada Bawaslu RI untuk melihat dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024.

    Menurut Bagja, dibuatnya pengaduan tersebut bukan berarti hubungan Bawaslu dan KPU sebagai sesama penyelenggara pemilu menjadi memburuk. Sebab, "pertikaian" ini terjadi karena KPU dan Bawaslu punya pandangan berbeda terkait akses dokumen bakal caleg.

  • KPU Pastikan Masukan Masyarakat Dapat Gagalkan Pencalegan
    Nasional | 1 tahun lalu
    KPU Pastikan Masukan Masyarakat Dapat Gagalkan Pencalegan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima sejumlah masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait calon anggota legislatif (caleg) yang telah ditetapkan dalam daftar calon sementara (DCS) Pemilu 2024. Masukan dan tanggapan masyarakat dipastikan dapat memengaruhi nasib caleg.

  • KPU Jaring Pemilih Pemula ke Sekolah
    Nasional | 1 tahun lalu
    KPU Jaring Pemilih Pemula ke Sekolah

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemilihan Umum (KPU)Provinsi Riau menjaring pemilih pemula ke sekolah-sekolah dengan mengadakan sosialisasi tentang Pemilu ke sekolah menengah atas di wilayah setempat. Sosialisasi ini untuk meningkatkan kesadaran tentang pemilu dan demokrasi.

    Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan Sumber Daya Manusia KPU Riau, Nugroho Noto Susanto, mengatakan basis demokrasi adalah rakyat, hal itulah yang membedakan negara-negara demokrasi dengan negara lain yang menganut paham teokrasi.

  • Batas Usia Cawapres Digugat, Eks Komisioner KPU: Hentikan Rekayasa Pemilu
    Berita | 1 tahun lalu
    Batas Usia Cawapres Digugat, Eks Komisioner KPU: Hentikan Rekayasa Pemilu

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mantan komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay menyoroti langkah sejumlah politikus menggugat ketentuan batas usia minimum capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Para penggugat diketahui meminta batas usia minimum diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun atau berpengalaman sebagai penyelenggara negara. 

    Menurut Hadar, ketentuan batas usia minimum adalah sesuatu yang prinsipal. Pengubahannya tentu harus didahului dengan kajian mendalam dan melibatkan publik secara luas lewat revisi undang-undang di DPR, bukan melalui gugatan uji materi yang hanya melibatkan sejumlah pihak terkait di dalam ruang sidang MK. 

  • Anggota KPU-Bawaslu Harus Bebas dari Partai Politik
    Nasional | 1 tahun lalu
    Anggota KPU-Bawaslu Harus Bebas dari Partai Politik

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus memastikan bahwa anggotanya di daerah bebas dari afiliasi partai politik. Hal itu diperlukan agar Pemilu 2024 berjalan independen karena kepercayaan publik menjadi taruhan.

  • KPU-Bawaslu Mesti Jamin Hak Pemilih Tanpa e-KTP
    Nasional | 1 tahun lalu
    KPU-Bawaslu Mesti Jamin Hak Pemilih Tanpa e-KTP

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diminta menjamin hak pemilih yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Banyak pemilih pemula yang belum memiliki e-KTP lantaran usianya baru mencapai 17 tahun menjelang hari H Pemilu 2024.

  • KPU Tanggapi Keluhan Bawaslu Terkait Akses Data Caleg
    Nasional | 1 tahun lalu
    KPU Tanggapi Keluhan Bawaslu Terkait Akses Data Caleg

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Hasyim Asy'ari, memberikan tanggapan terkait keluhan yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait akses terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024 yang terhimpun dalam kanal Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU.

  • Gagal Lagi Ikut Pemilu, Prima Gugat KPU ke Bawaslu
    Nasional | 1 tahun lalu
    Gagal Lagi Ikut Pemilu, Prima Gugat KPU ke Bawaslu

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk kedua kalinya menyatakan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024. 

  • Parpol Tak Lulus Pendaftaran Bisa Gugat KPU ke Bawaslu
    Nasional | 2 tahun lalu
    Parpol Tak Lulus Pendaftaran Bisa Gugat KPU ke Bawaslu

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) siap terima gugatan partai politik (parpol) yang tidak berhasil lolos pendaftaran.

    Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan partai politik yang tak lolos fase pendaftaran bisa mengajukan gugatan ke Bawaslu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

« 1 2 3 »