Beranda / /

  • Ini Alasan Kapal Perikanan Wajib Pasang VMS
    Pemerintahan | 26 hari lalu
    Ini Alasan Kapal Perikanan Wajib Pasang VMS

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan alasan setiap kapal perikanan wajib memasang Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Salah satunya adalah sebagai instrumen dalam mendukung pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

  • KKP Pastikan Awak Kapal Perikanan Tersertifikasi
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    KKP Pastikan Awak Kapal Perikanan Tersertifikasi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan awak kapal perikanan yang bekerja pada kapal perikanan berbendera Indonesia telah memenuhi persyaratan dan tersertifikasi dengan keahlian yang memadai.

  • KKP Beri Kemudahan Urus Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    KKP Beri Kemudahan Urus Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberi kemudahan akses mengurus sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP). Layanan ini dapat diakses secara online dan melalui layanan di pelabuhan perikanan serta gerai layanan terpadu.

  • KKP Sertifikasi 417 Awak Kapal Perikanan
    Ekonomi | 1 tahun lalu
    KKP Sertifikasi 417 Awak Kapal Perikanan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) mensertifikasi 417 Awak Kapal Perikanan Indonesia. Selain sebagai upaya peningkatan kompetensi, sertifikasi tersebut merupakan langkah perlindungan terhadap awak kapal perikanan Indonesia.

  • Kapal Asal Malaysia Ditenggelamkan di Langsa
    Aceh | 3 tahun lalu
    Kapal Asal Malaysia Ditenggelamkan di Langsa

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Satu unit kapal milik Koo Ling Chin alias Hok Seng, merupakan warga Malaysia, ditenggelam di karena merupakan sebagai barang bukti tindak pidana perikanan di wilayah hukum kejari setempat.