DIALEKSIS.COM | Jakarta - Salah satu kegiatan Komite 1 DPD RI pada masa sidang V Tahun Sidang 2023-2024 adalah rapat kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Rapat tersebut membahas beberapa hal penting, termasuk pelaksanaan reforma agraria, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta pemberantasan mafia tanah. Rapat kerja dilaksanakan di Ruang Sriwijaya, Gedung B, Kompleks DPD RI Senayan Jakarta (02/07).

DIALEKSIS.COM | Sultra - Potensi kerugian negara senilai Rp306,4 miliar berhasil diselamatkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Polda Sulawesi Tenggara.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Universitas Syiah Kuala (USK) melalui Pusat Riset Hukum, Islam dan Adat berhasil melakukan inventaris sebanyak 148 bidang tanah ulayat di Aceh. Informasi ini disampaikan saat Focus Discussion Group (FGD) Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat dan Komunal di Hotel Kyriad Muraya, Jumat (11/8/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Universitas Syi'ah Kuala (USK) Aceh, melakukan kerja sama inventaris serta identifikasi tanah tanah ulayat. Mereka membentuk tim dari unsur Pusat Riset Hukum, Islam, Adat (PRHIA) dibawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) USK dan pihak Kementerian ATR/BPN.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam satu kesempatan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa meminta Pemerintah Daerah se-Nasional untuk menyiapkan titik-titik pertumbuhan ekonomi daerah. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyerahkan Surat Pelimpahan Pekerjaan (SPP) Pengukuran dan Pemetaan tanah pada Kampus II Universitas Syiah Kuala (USK).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan sejumlah pihak, melakukan upaya penyelamatan Danau Singkarak di Sumatera Barat bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta Pemkab Solok dan Pemkab Tanah Datar, melakukan penyelesaian sengketa, legalisasi aset, hingga pemulihan fungsi Danau Singkarak.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen Hukum Adat Universitas Syiah Kuala (USK) dan Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN Bidang Hukum Adat, Dr. M. Adli Abdullah SH, MCL mengatakan, Aceh saat ini sudah tidak memiliki tanah milik Komunal dan sudah beralih menjadi milik Individual.