DIALEKSIS.COM | Opini - Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal ZA, baru saja mengevaluasi 20 pejabat eselon II melalui uji kompetensi pada 23-24 Januari 2025. Meski diklaim sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, kebijakan ini menuai kontroversi karena dilakukan di akhir masa jabatan Safrizal, hanya dua minggu sebelum pemerintahan baru resmi menjabat. Pertanyaan besarnya adalah: apakah ini benar-benar untuk kepentingan publik, atau sekadar upaya terakhir mempertahankan pengaruh politik sebelum Safrizal lengser?

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Teuku Kamaruzzaman atau lebih akrab dikenal Ampon Man, Juru Bicara (Jubir) Muzakir Manaf-Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh) menyerukan agar ASN dan birokrat di Aceh bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan demi atasan atau jabatan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali, menyampaikan keprihatinannya terhadap meningkatnya ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang di Aceh, terutama di tengah arus keterbukaan informasi yang sangat tinggi. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Nasir Djamil, anggota DPR RI asal Aceh, kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan Aceh di kancah nasional, baik yang bersifat khusus maupun terkait agenda nasional. Dalam wawancara terbaru bersama Dialeksis (02/10/2024), Nasir mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk mendukungnya dalam upaya memperjuangkan hak-hak daerah di pemerintah pusat.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemberhentian direktur utama dan direktur operasional bank Aceh oleh PJ Gubernur baru-baru ini menandai sebuah langkah strategis dalam upaya memperkuat manajemen bank tersebut menghadapi tantangan yang ada. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh Rakhmat Renaldy menyampaikan agar pembentukan produk hukum daerah tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Indonesia dinilai masih punya segudang pekerjaan rumah perihal penegakkan hukum pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu, khususnya sepanjang 25 tahun reformasi, sejak 1998. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menjanjikan bakal memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana, tanpa menegasikan penyelesaian yudisial.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mantan penyidik KPK Novel Baswaden menilai pemberian penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk istri Firli Bahuri, Ardina Safitri tidak pantas. Dia mengatakan penghargaan itu sarat konflik kepentingan.