Senin, 17 Agustus 2026
Beranda / /

  • Lembaga Wali Nanggroe Identifikasi Hukum Materiil Peradilan Adat di Aceh Barat
    Polkum | 13 hari lalu
    Lembaga Wali Nanggroe Identifikasi Hukum Materiil Peradilan Adat di Aceh Barat

    DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Lembaga Wali Nanggroe melaksanakan kegiatan Identifikasi Hukum Materiil Peradilan Adat di Kabupaten Aceh Barat, Selasa 4 Agustus 2026, sebagai upaya memperkuat sistem peradilan adat serta menghimpun berbagai norma dan praktik hukum adat yang masih hidup di tengah masyarakat Aceh.

  • Lembaga Wali Nanggroe Himpun Aspirasi Diaspora Aceh di Medan
    Aceh | 16 hari lalu
    Lembaga Wali Nanggroe Himpun Aspirasi Diaspora Aceh di Medan

    DIALEKSIS.COM | Medan - Tim Kajian Implementasi Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Lembaga Wali Nanggroe menggelar dialog bersama tokoh masyarakat, pengusaha, dan organisasi diaspora Aceh di Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (1/8/2026).

  • Lembaga Wali Nanggroe Gandeng Akademisi UTU Perkuat Implementasi MoU Helsinki
    Aceh | 19 hari lalu
    Lembaga Wali Nanggroe Gandeng Akademisi UTU Perkuat Implementasi MoU Helsinki

    DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Tim Kajian Implementasi Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Lembaga Wali Nanggroe memperkuat sinergi dengan kalangan akademisi melalui dialog bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar (UTU), Meulaboh, Rabu (29/7/2026).

  • Aceh Usulkan WPR, ForBINA: Lokasinya Tidak Ada, Bagaimana Mau Urus Izin?
    Pemerintahan | 22 hari lalu
    Aceh Usulkan WPR, ForBINA: Lokasinya Tidak Ada, Bagaimana Mau Urus Izin?

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Upaya Pemerintah Aceh untuk mengakomodir keinginan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan rakyat masih terbentur berbagai regulasi di tingkat pusat. Selain belum adanya aturan teknis yang jelas terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sebagian besar lokasi tambang yang selama ini dikelola masyarakat juga berada di kawasan yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan.



  • Pemkab Aceh Besar Perkuat Lembaga Adat, Bahas Kebakaran Hutan hingga Galian C
    Aceh | 23 hari lalu
    Pemkab Aceh Besar Perkuat Lembaga Adat, Bahas Kebakaran Hutan hingga Galian C

    DIALEKSIS.COM | Jantho - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran lembaga adat sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, menyelesaikan persoalan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal.

  • Asprindo Ingatkan Pemerintah, Danantara SDI Jangan Sampai Jadi '1MDB Indonesia'
    Nasional | 2 bulan lalu
    Asprindo Ingatkan Pemerintah, Danantara SDI Jangan Sampai Jadi '1MDB Indonesia'

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) mengingatkan pemerintah agar pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (SDI) tidak mengulangi kegagalan lembaga investasi negara Malaysia, 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang sempat terseret skandal korupsi berskala besar.

  • DPRA Perlu Penghematan Pokir dan Inisiatif Bentuk Lembaga JKA Khusus
    Aceh | 2 bulan lalu
    DPRA Perlu Penghematan Pokir dan Inisiatif Bentuk Lembaga JKA Khusus

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, patut diapresiasi namun dinilai perlu diikuti dengan langkah konkret dalam memastikan keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh. Karena di faskes perlu legalitas bukan sekedar pengumuman pencabutan.

  • TTI Aceh Kritik Pengadaan Mobil Baru BRA se-Aceh Senilai Rp17,8 Miliar
    Pemerintahan | 3 bulan lalu
    TTI Aceh Kritik Pengadaan Mobil Baru BRA se-Aceh Senilai Rp17,8 Miliar

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia mengkritik kebijakan Badan Reintegrasi Aceh yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,8 miliar untuk pengadaan mobil operasional baru bagi BRA kabupaten/kota se-Aceh serta BRA provinsi pada Tahun Anggaran 2026.

  • Ketika Satu Pilar Aceh Tak Kunjung Dihidupkan
    Opini | 3 bulan lalu
    Ketika Satu Pilar Aceh Tak Kunjung Dihidupkan

    DIALEKSIS.COM | Opini - Satu per satu lembaga keistimewaan Aceh mulai kembali bergerak. Majelis Adat Aceh telah dikukuhkan sebuah penanda bahwa instrumen kekhususan daerah perlahan dihidupkan kembali. Namun di tengah langkah itu, satu simpul strategis justru masih tertahan tanpa kepastian: Majelis Pendidikan Aceh.

  • MPA Masih Tertahan, Ada Apa di Balik Keterlambatan Ini?
    Dialetika | 3 bulan lalu
    MPA Masih Tertahan, Ada Apa di Balik Keterlambatan Ini?

    DIALEKSIS.COM | Dialektika - Satu per satu lembaga keistimewaan Aceh mulai kembali bergerak. Majelis Adat Aceh (MAA) telah dikukuhkan, menandai adanya upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali instrumen-instrumen penting dalam menjaga kekhususan Tanah Rencong. Namun di tengah langkah itu, ada satu lembaga yang justru masih tertahan tanpa kepastian: Majelis Pendidikan Aceh (MPA).

  • Ketua KY Soroti Pentingnya Integritas Hakim
    Polkum | 3 bulan lalu
    Ketua KY Soroti Pentingnya Integritas Hakim

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Yudisial Abdul Chair Ramadhan menegaskan pentingnya menjaga integritas hakim sebagai fondasi utama membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

  • Legislatif Butuh Pemimpin Solutif, Bukan Perusak Eksekutif
    Tajuk | 4 bulan lalu
    Legislatif Butuh Pemimpin Solutif, Bukan Perusak Eksekutif

    DIALEKSIS.COM | Tajuk - Di tengah dinamika politik yang kian riuh, publik kembali dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar: untuk apa sebenarnya lembaga legislatif hadir? Apakah ia menjadi penyeimbang kekuasaan yang sehat, atau justru berubah menjadi arena pertarungan yang kontraproduktif bagi kepentingan rakyat?

  • Lebaran dan Cermin yang Tak Nyaman di Parlemen
    Tajuk | 4 bulan lalu
    Lebaran dan Cermin yang Tak Nyaman di Parlemen

    DIALEKSIS.COM | Tajuk - Berlembaran momen untuk otokritik sekaligus kontemplasi terhadap diri sendiri seperti apa perilaku kita terutama kita yang diberi mandat sebagai anggota dewan dalam momentum berlebaran Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 H bertepatan Sabtu, 21 Maret 2026. Idul Fitri, sebagai hari raya yang menandai berakhirnya Ramadan, lazim dirayakan dengan silaturahmi, kunjung-mengunjungi, dan upaya menata ulang hubungan sosial yang selama setahun mungkin mengeras oleh salah paham, jarak, atau ego.

« 1 2 3 4 »